Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Kemenhub: Transisi New Normal, Keluar Masuk Jakarta Masih Wajib SIKM

Seluruh pengguna transportasi umum yang akan masuk DKI Jakarta wajib mengurus surat izin keluar masuk (SIKM)

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Jun 2020, 13:50 WIB

Diterbitkan 17 Jun 2020, 13:50 WIB

Petugas Satpol-PP saat melakukan pengecekan SIKM terhadap kendaran yang akan memasuki Jakarta di gerbang tol Cikupa, Rabu (27/5/2020). Masyarakat wajib menunjukan SIKM bila ingin kembali atau memasuki Jakarta, Hal tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati mengatakan, seluruh pengguna transportasi umum yang akan masuk DKI Jakarta wajib mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) meski sudah masuk masa transisi menuju new normal.

Menurut dia, ketentuan ini tertuang dalam Pergub DKI Nomor 41 Tahun 2020.

"Tiap-tiap pemerintah daerah mempunyai aturan tersendiri di masa pengendalian pandemic covid-19 ini. Seperti gubernur Anies yamg menghendaki orang yang akan masuk ke Jakarta tentu wajib mengurus SIKM," kata dia saat menggelar video conference, Rabu (17/6/2020).

Apalagi, lanjut Adita, proses pembuatan SIKM bisa dilakukan secara digital sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkannya. Untuk itu, ia mengimbau pengguna transportasi kooperatif dalam mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Di sisi lain, Adita menyebut SIKM tidak bisa digantikan oleh surat keterangan domisili Jakarta. Sebab, SIKM masih diperlukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yabg masoh mewabah di wilayah Jakarta.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lebih Dipermudah

Kendaraan Diputar Balik di Gerbang Tol Cikupa

Petugas gabungan mengarahkan pengendara mobil untuk putar balik saat akan memasuki wilayah Jakarta di Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Rabu (27/5/2020). Kendaraan yang menuju Jakarta wajib menunjukkan Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM) untuk menekan penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Meski begitu, ia meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pembuatan berbagai dokumen persyaratan untuk perjalanan dengan transportasi umum di tengah pandemi. Diantaranya meningkatkan meningkatkan program sosialisasi maupun penyediaan layanan pembuatan dokumen secara digital.

"Kita minta masyarakat dimudahkan dalam pembuatan dokumen. Kan, saat new normal ini kita juga bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi kembali," imbuh dia.

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓