Menkop Teten Akui Bahwa Presiden Jokowi Jengkel ke Para Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar kepada para menteri akibat implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lambat. Padahal implementasi ini seharusnya bisa lebih cepat untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

"Jadi Presiden kemarin memang agak gusar dan marah karena implementasinya lambat sementara masyarakat dan UMKM sudah ngos-ngosan," kata Teten dalam video konferensi, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Presiden Jokowi, kata Teten menilai program PEN terlambat dirasakan masyarakat. Padahal masyarakat sudah banyak yang kehilangan pendapatan dan penghasilan. Terlebih UMKM yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Teten menjelaskan program PEN sebenarnya restrukturisasi kredit atau pinjaman untuk perbankan, koperasi dan UMKM. Program keringanan kredit bagi yang tidak sanggup membayar cicilan selama 6 bulan.

"Program PEN itu kan restrukturisasi kredit atau pinjaman buat perbankan, koperasi dan UMKM yang mereka enggak sanggup bayar cicilan selama 6 bulan yang dibayarkan oleh pemerintah," kata MenteriTeten.

Program ini bisa diakses melalui bank, BPR, BPR Syariah atau koperasi. Hanya saja program restrukturisasi atau keringanan kredit ini bukan diterapkan secara otomatis. Sebaliknya, pemilik kredit (debitur) harus mengajukan kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

"Jadi ini dilakukan ke bank, BPR syariah atau koperasi," kata dia.

Dia menegaskan, dalam program ini bukan pemerintah yang membayarkan utang masyarakat. Pemerintah hanya membayarkan bunga dari pinjaman masyarakat.

Menteri Teten juga mengingatkan agar pihak perbankan segera melakukan reimburse (penagihan) atas restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah. "Pihak bank segera melakukan klaim pembayaran bunganya, jadi kami bayar ke BP atau bank," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung Kamis 18 Juni 2020 dihadiri para menteri. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menterinya yang tidak ada kemajuan signifikan.

"Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," ucap Jokowi dengan nada meninggi, dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam membelanjakan anggaran. Menurut dia, anggaran Kementerian Kesehatan yakni Rp 75 triliun. Namun yang dibelanjakan baru 1,53 persen.

Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak. Hal itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," jelasnya.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di masa pandemi corona. Dia meminta agar bansos tersalurkan kepada masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi corona.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," tutur Jokowi .

Jokowi pun mengaku jengkel melihat kinerja para menteri yang dinilai masih biasa-biasa saja. Padahal, saat ini negara tengah menghadapi situasi yang tidak normal akibat pandemi virus corona (Covid-19).

 "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.