Butuh Dana Rp 3,5 Triliun, KAI Minta Bunga Rendah ke Pemerintah

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun

oleh Tira Santia diperbarui 08 Jul 2020, 15:12 WIB
Diterbitkan 08 Jul 2020, 12:40 WIB
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo (dok: KAI)

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Adapun dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk kinerja orpasional Perseroan sampai dengan akhir 2020.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, jika usulan ini diterima oleh DPR maka pihaknya akan bergegas mengajukan fasilitas pinjaman kepada Kementerian Keuangan dengan syarat-syarat pelunasan ringan dan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang.

Dalam hal ini, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menunjuk lembaga apakah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maupun Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LPII) dengan total pendanaan sesuai yang dibutuhkan Perseroan.

"Harapannya bisa diberikan bunga berkisar 2 sampai 3 persen. Jatuh tempo harapan kami 7 tahun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dirut KAI mengatakan, tenor yang panjang dikarenakan berbagai pertimbangan perusahaan. Di mana saat ini perseroan juga tengah memanfaatkan kredit modal kerja dalam rangka untuk menutup cash flow bunga perbankan rate 6 sampai 6,5 persen per tahun.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertimbangan Lain

Penyemprotan Disinfektan Gerbong Kereta di Stasiun Pasar Senen
Petugas membersihkan gerbong kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3/2020). PT KAI Daop I Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan dan pembersihan KA jarak jauh untuk antisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pertimbangan lainnya, juga tercermin dari data pada 2017, di mana Perseroan juga menerbitkan obilgasi berjangka waktu lima sampai tuhuh tahun. Kemudian di 2019 juga menerbitkan obligasi Rp2 triliun dengan jangka waktu lima sampai tujuh tahun.

"Nah, kenapa kami minta jangka waktu tujuh tahun, Kami sesuaikan dengan profile dari obligasi jatuh tempo. Dimana 2022 ada jatuh tempo, 2024 ada jatuh tempo. Sehingga kami harapkan pelunasan pinjaman 3,5 t tadi, kami lakukan mulai 2022 dengan pembayaran Rp200 miliar, 2023 Rp300 miliar, 2024 Rp500 miliar, 2025 Rp775 miliar, dan 2026 Rp750 miliar serta yang terkahir 2027 Rp1 triliun. Sehingga jumlah Rp3,5 triliuh tadi akan kami lunasi sampai 2027," tandas dia.

Sebelumnya, Didiek mengakui pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kinerja oprasional perusahaan hingga akhir tahun. Bahkan arus kas bersih yang berasal dari oprasional Perseroan diproyeksikan pada akhir tahun mengalami defisit atau minus Rp3,44 triliun.

Dia menjelaskan, hitung-hitungan itu didapat dari pendapatan orpasional sepanjang tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp11,98 triliun. Sementara pembayaran kepada pemasok dan karyawan PT KAI kebutuhannya mencapai Rp14,02 triliun sampai akhir tahun.

 

Tak Ada Rekrutmen di 2020

KAI Batalkan 28 Perjalanan Kereta Jarak Jauh
Kereta api jarak jauh saat menunggu keberangkatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3/2020). PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta membatalkan 28 perjalanan Kereta Api keberangkatan jarak jauh mulai 1 April - 1 Mei 2020 dalam upaya memutus penyebaran virus corona. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Adapun biaya pegawai yang dikeluarkan pihaknya juga sudah disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen pada tahun 2020. Kemudian juga mempertimbangkan penurunan premi awak KA karena pembatasan operasional KA dan tidak memprogramkan IKKK dengan total nilai efisiensi mencapai Rp1,8 triliun.

Kemudian perusahaan juga dibebankan untum pembayaran bunga dan beban keuangan yang diperkirakan mencapai minus Rp920 miliar sampai akhir tahun dan pembayaran pajak penghasilan mencapai minus Rp479 miliar.

"Setelah dilakukan efisiensi pemotongan biaya operasional kas Kami sampai akhir tahun maka sebesar minus Rp 3,44 triliun," kata dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya