Kadin: Vokasi Penting untuk Dongkrak Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada hari ini resmi meluncurkan Forum Pengarah Vokasi.

Peluncuran itu juga turut melibatkan pelaku besar di dunia industri, lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Kawasan Industri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik hadirnya Forum Pengarah Vokasi. Dia mengatakan, program tersebut akan semakin mendekatkan pendidikan vokasi dengan dunia industri.

"Tentunya dengan adanya MoU ini akan membuat program ini menjadi lebih sempurna lagi. Karena kalau kita lihat sekarang ini link and match sangat besar, kesiapan antara dunia usaha dan tenaga kerja yang ada," ujarnya dalam sesi peluncuran virtual, Rabu (15/7/2020).

Dilihat dari struktur angkatan kerja saat ini, ia melanjutkan, 40 persen latar belakang pendidikannya hanyalah sekolah dasar. Sementara hanya sekitar 12-13 persen tenaga kerja yang merupakan lulusan diploma atau universitas.

"Jadi vokasi jadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan dan produktifitas tenaga kerja kita, sehingga tidak hanya siap kerja tapi siap pakai," sambungnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menceritakan, Apindo dan Kadin Indonesia pada 2017 lalu sebenarnya sudah membuat program pemagangan nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi bagi kami ini bukan sesuatu yang baru. Kemarin itu fokusnya ada di 4 bidang utama, yaitu tourism, ritel, manufaktur, dan kesehatan. Tapi kalau seluruh Indonesia itu juga terbuka untuk bidang-bidang yang lain," ungkapnya.

Dia pun berharap, Forum Pengarah Vokasi ke depannya bisa memperjelas struktur kepengurusan sekolah vokasi yang terhubung dengan dunia industri.

"Dengan adanya Forum Pengarah Vokasi ini, mungkin yang kami harapkan adalah ke depan akan semakin jelas lead-nya gimana, karena kemarin itu lead-nya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nantinya silakan Kemendikbud, Kemnaker dan Kemenko Perekonomian menentukan lead-nya bagaimana," tutur Haryadi.