Menko Airlangga Kumpulkan Pejabat Negara Bahas Pemulihan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo melakukan rapat pemulihan ekonomi dan Covid-19 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/7/2020).

Airlangga menjelaskan, rapat pertama tim pemulihan ekonomi kali ini membahas anggaran pemerintah, perencanaan pengembangan vaksin, hingga penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.

"Kami membahas hal-hal yang terkait dengan anggaran pemerintah terutama akan dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan program multi years. Lalu program dari pengembangan RnD maupun pengembangan distribusi perizinan vaksin, kemudian juga tentu terkait dengan Pilkada perlu sosialisasi yang masih terutama ada 8 daerah yang masih dalam kondisi merah," jelas Airlangga di kantornya.

Airlangga melanjutkan, dengan tim yang terpadu, diharapkan kegiatan penanggulangan Covid-19 dan koordinasi pemulihan sekaligus transformasi ekonomi akan menjadi bagian kebijakan anggaran ke depan. Adapun, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 membutuhkan perencanaan jangka menengah dan akan segera disiapkan oleh tim tersebut.

"Tentu strategi utama yang terkait dengan surveilance (pengawasan), tes lacak kontak dan isolasi itu terus dijalankan, dan juga terkait dengan protokol cuci tangan, pemakaian masker dan jaga jarak tentu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah juga terus mendorong agar ketersediaan vaksin maupun ketersediaan obat-obatan dan antibodi terjaga.

Tak lupa, penyaluran stimulus fiskal juga akan selalu dimonitor, serta belanja kesehatan akan diprioritaskan kepada produk-produk dalam negeri.

"Kami lihat stimulus fiskal yang ada kita monitor agar sampai akhir tahun belanja negara di atas Rp 1.000 triliun direalisasi dalam 6 bulan, baik Kementerian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Pemda. Pemerintah juga siapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman melalui program dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui PT SMI," jelasnya.