AS Loloskan RUU Stimulus Covid-19 Senilai USD 2,2 triliun

RUU Stimulus Covid-19 ini kemungkinan tidak akan lolos ke Senat yang dikuasai Partai Republik.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 02 Okt 2020, 11:15 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2020, 11:15 WIB
Bendera Amerika
Aktivis dari COVID Memorial Project meletakkan ribuan bendera Amerika berukuran kecil di di halaman National Mall di Washington, Selasa (22/9/2020). Ribuan bendera itu menandai 200 ribu nyawa yang hilang akibat virus corona Covid-19 di Amerika Serikat. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Liputan6.com, Jakarta DPR AS meloloskan paket stimulus Virus Corona yang diusung Partai Demokrat senilai USD 2,2 triliun pada Kamis malam waktu setempat. Namun, RUU tersebut kemungkinan besar akan mendapat perlawanan di Senat yang dikuasai Partai Republik.

Dalam pemungutan suara di parlemen, tercatat 214-207 menyetujui RUU tersebut menjadi UU. Delapan belas anggota Demokrat memberikan suara menentang tindakan tersebut karena para anggota parlemen di distrik kompetitif semakin waspada terhadap kebuntuan yang sedang berlangsung terkait stimulus.

Dilansir dari laman CNBC, Jumat (2/10/2020), RUU ini kemungkinan tidak akan lolos ke Senat yang dikuasai Partai Republik. Ketua Senat AS Mitch McConnell menentang legislasi triliunan dolar tersebut.

Sesaat sebelum DPR pemungutan suara, Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin membahas stimulus tersebut melalui telepon.

Namun keduanya gagal mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk lanjutkan negosiasi di kemudian hari.

Beberapa isu yang menjadi hambatan adalah bantuan dana untuk negara bagian dan pemerintahan lokal, serta jaminan perlindungan untuk perusahaan dan sekolah-sekolah.

Sebelumnya, Pelosi mengatakan bahwa pembicaraan dengan Mnuchin minggu ini akan menawarkan kesempatan terakhir dan terbaik untuk menyetujui lebih banyak bantuan sebelum pemilihan 3 November.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan yang bisa membuat kedua belah pihak mengalah, karena Demokrat menyerukan paket besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi dan sistem perawatan kesehatan.

Sebagai informasi, stimulus Covid-19 tahap pertama yang mencakup bantuan tunai sebesar USD 600 per minggu untuk warga AS yang kehilangan pekerjaannya, sudah berakhir berminggu-minggu yang lalu.

Sementara pandemi masih berlangsung hingga saat ini. Memburuknya pandemi, membuat perusahaan terpaksa merumahkan atau mem-PHK karyawannya sehingga dibutuhkan stimulus tahap kedua untuk meredam dampak pandemi.

RUU stimulus Covid-19 Demokrat sebesar USD 2,2 triliun mencakup antara lain:

1. Memberlakukan kembali bantuan tunai pengangguran sebesar USD 600 per minggu hingga Januari.

2. Bantuan tunai langsung sebesar USD 1.200 untuk sebagian besar warga AS.

3. Memberikan dana bantuan USD 436 miliar selama satu tahun untuk negara bagian dan pemerintahan lokal.

4. Menyiapkan anggaran untuk Program Perlindungan Gaji Karyawan bagi perusahaan dan industri yang terdampak Covid-19.

5. Menyiapkan anggaran USD 25 miliar bagi maskapai untuk membayar gaji karyawan.

6. Menyiapkan USD 75 miliar untuk pengetesan dan pelacakan kontak Covid-19.

7. Menyiapkan USD 225 miliar untuk dana pendidikan dan USD 57 miliar untuk perawatan anak.

8. Menyiapkan miliaran dolar untuk bantuan sewa tempat tinggal dan pembayaran kredit rumah.

Adapun anggaran yang diusulkan Mnuchin lebih kecil, sebesar USD 1,6 triliun. Dengan rincian antara lain, bantuan tunai pengangguran sebesar USD 400 per minggu, USD 150 miliar untuk dana pendidikan, dan USD 250 miliar untuk negara bagian.

Tonton Video Ini

Cegah Pemerintah Shutdown, Senat AS Sahkan RUU Pendanaan Sementara

Bendera Amerika
Aktivis dari COVID Memorial Project meletakkan ribuan bendera Amerika berukuran kecil di di halaman National Mall di Washington, Selasa (22/9/2020). Ribuan bendera itu menandai 200 ribu nyawa yang hilang akibat virus corona Covid-19 di Amerika Serikat. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan RUU Pendanaan Sementara untuk mendanai pemerintah hingga Desember 2020. Keberadaan beleid ini demi mencegah terjadinya penutupan (shutdown) pemerintah AS di akhir bulan.

Berdasarkan voting, 84 suara setuju sementara 10 menolak RUU pendanaan sementara tersebut. DPR sejatinya menyetujui undang-undang tersebut pada minggu lalu. Setelah Presiden Donald Trump menandatanganinya menjadi undang-undang.

Langkah itu akan memastikan pendanaan pemerintah tidak hilang selama pandemi dan hanya beberapa minggu sebelum pemilu 2020. Aturan ini akan membuat badan federal tetap berjalan hingga 11 Desember 2020.

Sebelumnya, anggota parlemen berencana hanya mengeluarkan RUU pendanaan untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga September 2021.

Demokrat dan Republik kemudian mencapai kesepakatan dalam pendanaan sementara pada minggu lalu, setelah ketidaksepakatan mengenai apakah akan memasukkan soal bantuan pertanian.

Kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan proposal yang mencakup pagar pembatas untuk mencegah dana pertanian mengalir ke perusahaan minyak besar, menurut Ketua DPR Nancy Pelosi, D-Calif.

Dia mengatakan langkah itu termasuk USD 8 miliar untuk bantuan nutrisi bagi anak-anak sekolah dan keluarga, dan menyegarkan program bantuan makanan selama setahun penuh.

Saat ancaman shutdown terselesaikan, secara teoritis akan memberi Kongres lebih banyak fleksibilitas untuk memecahkan perselisihan yang sedang berlangsung tentang bagaimana menyusun paket bantuan virus korona kelima sebelum pemilihan berlangsung.

Para pimpinan Demokrat dan Pemerintahan Trump telah membuat sedikit kemajuan terkait kesepakatan stimulus sejak serangkaian pembicaraan formal buntu pada bulan lalu.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya