Strategi Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan di Masa Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir meminta masyarakat untuk tidak memandang sempit akan manfaat inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan juga dinilai berperan penting dalam pembukaan lapangan kerja baru.

"Salah satu solusi dari inklusi keuangan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita jangan semata melihat hanya inklusi keuangan dalam artian sempit," ujar dia dalam dialog industri bertajuk "Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi", Selasa, (20/10).

Iskandar mengatakan, tujuan utama dari inklusi keuangan ialah mensejahterahkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi relevan karena selama pandemi Covid-19 berlangsung banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat turunnya permintaan akan produk aneka industri, khususnya UMKM yabg menyerap banyak tenaga kerja.

"Sementara gerakan menabung menjadi prioritas berikutnya, mengingat perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah menilai realisasi percepatan inklusi keuangan di masa pandemi yang tepat ialah peluncuran Bantuan Presiden (Banpres) tunai untuk para UMKM. Adapun niliai bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta mencakup 12 juta pelaku usaha.

"Maka itu (Banpres Produktif) ini sangat relevan sekali di tengah banyaknya pegawai yang telah di phk. Maka kita membutuhkan lapangan usaha baru melalui pemberian modal UMKM," tegasnya.

Pun, pemerintah juga memilih penyaluran bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk 3 juta debitur dari ibu rumah tangga dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan plafon kredit Rp 10 juta sebagai alternatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. KUR ini akan disalurkan kepada 3 juta debitur berbunga 0 persen hingga 31 Desember 2020.

"Kenapa kita lakukan itu. Tentunya karena banyak UMKM ga punya tanah, banyak yang numpang nyewa untuk bisa melakukan usahanya. Maka kita buat aturan atau jalan jalan tengah yang baik juga untuk peningkatan literasi keuangan bagi UMKM," tuturnya.

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Jawa Barat menggelar program edukasi keuangan bertajuk Sekoper Cinta, atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita.

Program ini diinisiasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mencegah masyarakat, terutama kaum perempuan, terjerat atau meminjam kepada rentenir.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Sekoper Cinta merupakan wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya, dapat mewujudkan kemandirian ekonomi tanpa terjerat oleh pinjemana rentenir yang banyak menyasar ke wilayah pedesaan.

"Harapan kita adalah Jawa Barat mau bebas dari rentenir. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OJK, BI dan industri keuangan menyediakan kemudahan untuk mengakses bantuan atau pinjaman tapi tentu tidak mencekik seperti rentenir," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

Sejak diluncurkan pada Oktober 2018, program Sekoper Cinta telah menelurkan 2.700 lulusan yang berasal dari 100 desa di 27 kabupaten/kota di Jabar.

Selain Sekoper Cinta, OJK dan Pemprov Jawa Barat juga berkolaborasi dalam program lain yang diharapkan bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Hal ini juga sekaligus memperingati bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merintis program business matching, dimana terdapat perusahaan sebagai off taker yang menjamin pembelian produk yang diproduksi secara massal oleh masyarakat pedesaan dan difasilitasi pembiayaannya oleh perbankan di Jawa Barat, terutama di bidang ketahanan pangan.

"Hal ini akan terus diduplikasi guna peningkatan ekonomi Jawa Barat. Berbagai inisiatif lainnya juga akan dijalankan untuk mendukung program Pemerintah Jawa Barat yaitu program Desa Juara," jelas Triana.

Jenis business matchingnya juga beragam, mulai dari di Klaster Peternakan Domba Garut, dengan nilai pembiayaan Rp 1 miliar kepada 20 kelompok peternak domba, lalu Klaster Perkebunan Tebu dengan nilai pembiayaan Rp 58,1 miliar kepada 779 rekening dan Klaster Perkebunan Mangga dengan nilai pembiayaan Rp 6,85 miliar kepada 55 rekening.

Selain itu, OJK juga mengoptimalisasi peran TPAKD melalui Optimalisasi BUMDesa dengan program antara lain melalui pembukaan agen laku pandai, penggunaan transaksi non tunai dana desa melalui internet banking corporate, kepemilikan rekening tabungan sebanyak 383 rekening dengan nominal sebesar Rp 45,1 juta, kepemilikan Asuransi Jiwa Mikro bagi Aparatur Desa sebanyak 42 Polis dan optimalisasi Gudang dan Pembiayaan Sistem Resi Gudang kepada 12 petani atau 12 resi dengan nominal Rp 852 juta serta 1 kelompok tani sebesar Rp 170 juta.