Negosiasi Kesepakatan Dagang, Menko Luhut dan Erick Thohir akan Terbang ke AS

Sejumlah menteri dijadwalkan terbang ke AS untuk memuluskan negosiasi kesepakatan dagang Limited Trade Deal.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 03 Nov 2020, 09:30 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2020, 09:30 WIB
Luhut Binsar Panjaitan
Mantan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Luhut hadir memenuhi panggilan Presiden Jokowi untuk membahas satu pos menteri Kabinet Kerja periode kedua. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pasca memperoleh perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau pembebasan bea masuk produk impor dari Amerika Serikat (AS), Pemerintah berencana melakukan negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau kesepakatan perdagangan secara terbatas dengan Negeri Paman Sam.

Duta Besar Republik Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi menyampaikan, sejumlah menteri dijadwalkan terbang ke AS untuk memuluskan negosiasi ini. Kunjungan tersebut nantinya akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Beberapa menteri lainnya juga akan ikut turut serta. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Soeparmanto, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

"Rencananya Pak Luhut beserta beberapa menteri, yang saya tahu kayaknya Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo dan Menteri BUMN akan schedule berada di AS pada tanggal 15 November," ujar Lutfi dalam sesi teleconference, seperti dikutip Selasa (3/11/2020).

Sebelum bertolak ke barat, ia mengatakan, Pemerintah pada pekan ini akan membahas mengenai rencana pengajuan surat ke Pemerintah AS terkait LTD. Perundingan ini akan melibatkan beberapa instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan.

Lutfi bercerita, ia juga telah banyak berkomunikasi dengan Luhut yang perannya cukup signifikan untuk membuat Indonesia kembali mendapatkan fasilitas GSP dari AS. Sehingga dalam negosiasi kesepakatan dagang berikutnya Luhut dipastikan akan kembali terlibat.

"Dalam bayangan kita, sebelum akhir November kita akan menuliskan surat. Saya akan kerja sama dengan antar kementerian, untuk sama-sama menggodok masalah LTD ini, dan akan kita memutuskan siapa yang akan menjadi responsible point dalam negosiasi ini," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Usai Perpanjangan GSP, Indonesia Targetkan Ekspor USD 60 Miliar ke AS di 2024

Kinerja Ekspor dan Impor RI
Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memperpanjang preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia pada 30 Oktober 2020.

Kebijakan ini diproyeksikan akan menggenjot arus perdagangan dua arah kedua negara, sekaligus berdampak pada kerjasama di bidang investasi.

Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi mengatakan, Pemerintah Indonesia juga memproyeksikan status GSP dapat dinaikan menjadi Limited Trade Deal (LTD). Ini agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga USD 60 miliar pada 2024.

"Ini merupakan bagian utama kita untuk bisa masuk ke pintu masuk ke dalam Limited Trade Deal. Jadi hanya ada Amerika Serikat negara satu-satunya di dunia yang bisa mengadakan Limited Trade Deal," jelas Lutfi dalam sesi teleconference, Senin (2/11/2020).

Sebagai perbandingan, Lutfi memaparkan, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam pada 2019 lalu dengan fasilitas GSP nilainya mencapai USS 2,61 miliar. Itu setara 13,1 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia ke AS yang berjumlah USD 20,1 miliar.

Sementara untuk periode Januari-Agustus 2020, nilainya berjumlah USD 1,87 miliar, atau naik 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lutfi menjelaskan, fasilitas LTD ini sederhananya adalah skema yang bisa membebaskan pajak secara permanen bagi negara yang sudah ada di dalam kerjasama GSP. Guna mendapat fasilitas lanjutan tersebut, Pemerintah RI menyusun road plan dengan memfokuskan lada skema 5+7+5.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya