Bertemu Jokowi, Menko Luhut Lapor soal Pipa Bawah Laut hingga Lumbung Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan pipa dan kabel bawah laut akan banyak dilakukan di Batam, Kepulauan Riau. Rencana ini pun telah didiskusikan Luhut kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir penataan di Batam akan lebih banyak. Tadi malam saya bicara panjang lebar dengan Presiden mengenai itu," kata Luhut dalam pembukaan Sosialisasi Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dalam pembicaraannya bersama Presiden tadi malam, Luhut juga membahas terkait pembangunan lumbung ikan di Ambon. Proyek ini pun akan segera dieksekusi dan sudah mulai dicicil prosesnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin.

"Lumbung ikan di Ambon itu akan segera kita kerjakan dan saya sudah bicara dengan Pak Safri tadi malam dan Pak Sapri sudah mulai action itu juga," kata Luhut.

Rencana tersebut juga akan segera dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebab dalam pengerjaan proyek ini akan melibatkan banyak pihak.

"Saya kira Pak Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) nanti ada lapor kepada anda mengenai perbincangan dengan Presiden," kata dia.

Dia juga meminta agar Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai dan Kepolisian juga turut serta terlibat dalam proses penataan ruang bawah laut dan pembangunan lumbung ikan di Ambon. Luhut ingin semua pihak terlibat dan bekerja sama.

"Semua kita terintegrasi bekerjanya termasuk dengan bea cukai polisi. Jadi tidak ada satu elemen pun yang tidak terlibat dalam penataan penertiban negeri kita yang tercinta ini," pungkas Luhut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan tata ruang bawah laut dalam rangka melakukan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan negara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melibatkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut sebagai pengawas pelaksanaan tata ruang bawah laut tersebut.

" Saya minta juga pushidrosal tetap terlibat dalam hal ini bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga tidak ada yang membohongi kita dalam konteks ini," kata Luhut dalam pembukaan Sosialisasi Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Luhut mengatakan, penataan ruang bawah laut ini merupakan pekerjaan besar. Dia pun mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ini.

Setelah kebijakan ini terbentuk, langkah selanjutnya yang perlu diatur yakni proses bisnis dari hulu ke hilir. Baik itu terkait perizinan, penyesuaian ruang dan lingkungan maupun perizinan berusaha dalam penggelaran kabel atau pemasangan pipa bawa laut.

Berbagai ketentuan tersebut harus sesuai dengan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 dan peraturan pemerintah yang menjadi aturan turunan dari regulasi sapu jagat tersebut.

"Ini yang saya bilang jangan lagi pakai undang-undang yang (lama) sudah kita revisi ini dan saya berharap semua melihat ini dan bekerja pada dasarnya itu karena kita sudah terlalu lama dininabobokan oleh keadaan ini," tutur Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengapresiasi Kepala Pushidro AL, Laksamana Madya Agung yang naik pangkat menjadi jendral bintang 3. Buah kerja sama dalam penataan ruang bawah laut tersebut menjadi prestasi yang baik dan layak mendapatkan kenaikan pangkat.

"Saya berharap nanti Laksamana Madya Agung supaya tambah paten. Anda bekerja terus jadi jangan ragu-ragu. Saya backup anda," kata dia.

Luhut menyebut, akan menindak tegas para pihak yang berupaya menjegal langkah pemerintah dalam penataan tata ruang bawah laut.

"Siapa saja yang macam-macam untuk menghambat pekerjaan-pekerjaan kita, nanti kita akan melakukan langkah-langkah tindakan yang sesuai dengan hukum yang ada," kata Luhut tegas.