Jokowi Tegaskan Tak Ada Impor Beras sampai Juni 2021

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait polemik impor beras 1 juta ton. Dia memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

"Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," ujar Jokowi dalam siaran pers resminya, Jumat (26/3/2021).

Indonesia disebutnya sudah hampir tiga tahun tidak pernah melakukan impor beras dari negara luar.

Jokowi juga mengatakan, memang pemerintah sebenarnya juga punya ikatan kerja sama untuk menyerap beras dari Vietnam dan Thailand.

Namun perjanjian tersebut hanya untuk siaga jika Indonesia kekurangan stok beras di masa pandemi Covid-19 ini.

"Dan saya tegaskan, memang ada ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ungkapnya.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," seru Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof. Antony Budiawan mengatakan rencana impor beras 1 juta ton bisa langsung mematikan Bulog. Selain itu, impor beras  bisa sebabkan laporan keuangan Bulog menjadi merah.

“Kalau kita lihat ini ya langsung mematikan Bulog, dan Bulog langsung menolak. Apalagi sewaktu memutuskan impor itu hanya 2 Kementerian saja. Seolah-olah yang lain tidak ada, padahal Bulog sangat berperan sentral dalam impor ini sebagai pelaksana,” kata Antony dalam diskusi Narasi Institute: Mengakhiri Kontroversi Impor Beras, Jumat (26/3/2021).

Selain itu, Kementerian Pertanian juga tidak dilibatkan dalam memutuskan kebijakan tersebut. Kata Antony, hanya Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan saja yang memutuskan impor 1 juta ton beras.

“Budi Waseso sangat frontal menentang impor beras karena ini kepentingannya langsung. Ini langsung membuat Bulog ini seolah-olah tidak benar dan juga banyak yang menyalahkan Bulog, kenapa stok tahun 2018 masih ada, karena Bulog tidak bisa menjual rugi kalau Bulog menjual rugi maka akan diperiksa oleh KPK,” jelasnya.

Pada dasarkan memang kebijakan impor beras ini pelaksananya adalah Bulog. Antony menjelaskan, fungsi Bulog itu ada dua, yakni sebagai pelaksana impor, yang kedua adalah sebagai penyerap dari harga gabah yang jatuh.

“Kalau kita lihat sekarang harga gabah sudah jatuh sampai di tingkat Rp 3.300 sampai Rp 3.500. Maka mau tidak Bulog harus menyerap dengan harga Rp 4.200. Nah uangnya dari mana Bulog? uangnya adalah uang pinjaman,” ujarnya.

Dimana beban bunga uang pinjaman Bulog itu di tahun 2018 saja dikatakan berat sekali, hingga mencapai Rp 2 triliun. Maka jika impor 1 juta ton beras tetap dilakukan, secara otomatis akan berdampak pada laporan keuangan Bulog.

Disisi lain, Bulog juga tidak bisa asal menyerap gabah bersamaan dengan impor, yang mana akan memberatkan beban Bulog. Ditambah lagi persediaan tahun 2018 juga masih ada, jika semuanya dilakukan maka harga beras akan jatuh.

“Tentu saja kebijakan impor beras ini ditentang sekali oleh Budi Waseso, karena ini kan kepentingannya langsung. Dan kalau tiba-tiba harus impor 1 juta lagi dan harus menyerap gabah seharga Rp 4.200 per kilo maka dapat dipastikan laporan keuangan Bulog ini akan merah lagi,” pungkasnya.