Sakiti Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Impor Beras 1 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Sebab keputusan rencana impor tersebut telah melukai dan memberikan dampak besar terhadap petani-petani kecil.

"Yang pertama batalkan dulu keputusan tersebut. Karena keputusan ini tidak masuk akal, keputusan itu menyakitkan bagi para petani kecil jadi batalkan dulu," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).

Dia menyarankan, kalaupun mau memutuskan kembali mengadakan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri sebaiknya dilakukan di Juli dan Agustus mendatang. Sebab di periode tersebut sudah mulai tampak terlihat luas tanam untuk musim tanam kedua, dan ada datanya.

"Sehingga kita bisa estimasi produksi dengan relatif lebih tepat bila di bulan Juli-agustus tersebut sudah ada data yang relatif lebih tepat terkait data produksi 2021. Silakan kalau mau ditinjau lagi terkait keputusan tersebut kalau memang surplus ya ngapain impor kan? Tetapi kalau memang minus ya silakan," kata dia.

Dia pun tidak mempermasalahkan jika memang produksi beras atau stok yang ada di Gudang Bulog minus, maka salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan impor. Namun, berdasarkan data, stok hingga produksi beras di Tanah Air masih surplus.

Berdasarkan catatannya produksi beras di kuartal pertama melonjak 26,9 persen dibandingkan tahun lalu. Artinya ada peningkatan produksi setara 3,46 juta ton. Sementara sisa stok beras sampai saat ini ada sekitar 12,5 juta ton.

"Jadi yang paling penting keputusan tersebut dibatalkan terlebih dahulu. Lalu apa urgensinya kalau saat ini berbagai data menunjukkan bahwa kita surplus tahun 2021," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana pemerintah melakukan impor beras berdampak signifikan terhadap penurunan harga gabah petani. Berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kilogram (kg).

Mantan Direktur Perum Bulog, Lely Pelitasari Soebekty menilai penurunan terhadap harga gabah petani menjadi hal wajar. Sebab rencana pemerintah untuk melakukan impor beras membuat psikologis pasar menjadi terganggu. Akibatnya, harga gabah petani menjadi lemah.

"Iya karena psikologis pasarnya terganggu jadi rilis sekarang itu akan mengganggu psikologis pasar," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).

Seperti diketahui harga gabah petani sudah di bawah HPP. Seperti di Blora hanya Rp3.300 per kilogram (kg), di Kendal Rp3.600 per kg dan di Ngawi Rp3.400 per kg. Sedangkan HPP ditetapkan pemerintah mencapai Rp4.200 per kg.

Dia mengatakan, sebutulnya pemerintah sah-sah saja ketika di bulan Maret mulai melihat sinyal antisipasi dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri. Memang umumnya di bulan Maret itu, kata dia, pemerintah membahas harga hingga produksi sejumlah komoditas pangan.

"Bahwa pemerintah di bulan Maret itu mulai melihat sinyal boleh-boleh saja dan harus saya kira pemerintah proses antisipasi dalam proses rakortas. Semua melaporkan tetapi belum ada keputusan (impor) itu yang saya kira agak berbeda," tandasnya. 

Berdasarkan data Bulog yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Padahal seharusnya, CBP minimal 1,5 juta ton.

Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi periode Januari-April Tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 14,54 juta ton beras dan mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton. Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri.

Potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar. Memperhatikan kondisi tersebut, dia meminta pemerintah untuk wajib memenuhi stok Bulog sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com