Sekjen PDI Perjuangan: Vaksin Gotong Royong Ringankan Beban Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, PDI Perjuangan memahami dan mendukung kebijakan pemerintah yang memerkenalkan Vaksin Gotong Royong yang menjangkau korporasi, atau pun warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu.

Pada saat bersamaan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif terus diberikan, bahkan vaksin gratis tersebut langsung dipantau oleh Presiden Jokowi.

“Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian delta, munculah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi, dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringkankan beban pemerintah,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Dengan diperkenalkan vaksin gotong royong tersebut, maka kecepatan pemberian vaksin bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta dan warga negara yang mampu secara ekonomi.

"Jadi vaksin gotong royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah. Selain itu, vaksin gratis kan tetap terus diberikan bahkan semakin masif. Bentuk partisipasi tersebut harus diapresiasi," kata dia. 

Dalam situasi yang tidak mudah, dan pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi, maka semangat gotong royong terus dikedepankan.

"Kita mendukung sosialisasi vaksinasi Gotong Royong ini kepada masyarakat. Solidaritas untuk rakyat dan berbagai prakarsa baik pemerintah, BUMN, korporasi swasta, individu maupun kelompok, dan seluruh elemen masyarakat terus dikedepankan. Percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya," jelas Hasto.

PDI Perjuangan juga mengajak seluruh korporasi baik swasta maupun BUMN untuk menggunakan alokasi dana CSR untuk membantu rakyat baik melalui bantuan obat-obatan pencegahan Covid-19, vitamin maupun bantuan dapur umum.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan vaksinasi gotong rotong individual atau vaksinasi berbayar yang sedianya dimulai pada hari ini 12 Juni 2021. Penundaan ini dilakukan usai program ini menuai beragam respons.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, program vaksinasi gotong royong mestinya diberikan ruang agar target pemberian vaksin kepada masyarakat segera terlaksana dengan cepat.

"Sebagai wujud keadilan distributif saya kira program ini harusnya didukung, mengutip filsuf Yunani kuno Aristoteles bahwa sejatinya keadilan itu ada dua jenis, pertama, keadilan distributif dan kedua, keadilan komutatif. Yang jelas Negara justru bisa berhemat ketika ada segolongan masyarakat mampu tidak lagi bergantung pada pemberian vaksin gratis dari pemerintah yang notabenenya menggunakan anggaran rakyat," tandasnya.

Jika ada yang mampu dan mau bayar, menurutnya, mestinya diberikan ruang dan tentu saja dengan syarat vaksin gratis terus menerus dilakukan.

"Masih ada segmen yang belum vaksinasi karena mereka takut vaksin karena takut kerumunan dan mereka mau bayar. Hal inilah yang mestinya dicermati dan program vaksin gotong royong saya kira jadi semacam solusi yang cukup relevan saat ini untuk mengurai persoalan vaksinasi yang kita tahu daya jangkauannya masih sangat terbatas," pungkasnya.