Anggaran TNI dan Polri Selamat dari Pemangkasan, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah empat kali melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Refocusing tersebut dengan memangkas anggaran untuk kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan pemangkas THR dan gaji ke-13 para PNS.

Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, alokasi anggaran untuk TNI dan Polri tidak disentuh pemerintah dalam pemangkasan ini. langkah ini karena kedua institusi tersebut berperan aktif dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah terus mengurangi terus (anggaran kementerian/lembaga) tapi kalau belanja TNI dan Polri memang tidak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (23/8/2021).

Anggaran TNI dan Polri digunakan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk melakukan refocusing anggaran dari dua lembaga tersebut.

"Kalau belanja TNI Polri ini kan justru mereka yang paling depan melakukan vaksinasi," kata dia.

Anggaran yang diberikan pada akhirnya digunakan untuk membantu upaya pemerintah menciptakan kekebalan kelompok. Sehingga menurutnya tidak perlu pemerintah memangkas anggaran tersebut.

"Kita kasih anggaran supaya TNI, Polri dan BKKBN ini mengejar target 70 persen herd immunity," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan vaksinasi massal. Baginya mengandalkan tenaga medis dan sipil mungkin sulit untuk mencapai target kekebalan kelompok di akhir tahun nanti.

Maka, Pemerintah memutuskan menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program vaksinasi massal.

"Makanya kita mobilisasi seluruh instansi yang ada karena kita dikejar waktu," kata dia.

Selain itu, TNI Polri juga berjasa bagi pemerintah dalam setiap penerapan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Termasuk juga dalam proses 3t dan disiplin 5M yang melibatkan aparat TNI Polri untuk mengawal proses kebijakan pemerintah.

"Kita gunakan kemampuan yang ada supaya ini selesai," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com