China Beri Pinjaman Siluman ke 165 Negara Senilai 5.400 Triliun, Ada untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Laporan AidData , sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat (AS) menyebut China telah memberikan utang senilai USD 385 miliar atau Rp 5.400 triliun ke 165 negara. Menariknya, laporan tersebut menyebutkan bahwa utang yang diberikan oleh China ke negara lain tersebut disembunyikan dari Bank Dunia dan IMF dengan cara memberikan pinjaman ke bukan lembaga negara sehingga pelaporannya sulit dideteksi.

Hal itu diungkapkan dalam laporan terbaru Global Chinese Official Finance Dataset. Laporan itu juga menyebutkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang diberikan China kepada negara-negara lain memiliki bunga yang mahal. 

Seperti dikutip dari laman Nikkei Asia, Rabu (6/10/2021), laporan AidData juga mengklaim China telah membuat pembiayaan untuk pembangunan di luar negeri tidak transparan.

Ditulis bahwa China secara sistematis melaporkan utang itu ke Sistem Pelaporan Debitur Bank Dunia dengan meminjamkan uang kepada perusahaan swasta di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Utang tersebut juga diberikan menggunakan kendaraan tujuan khusus (SPV) dan bukan pinjaman resmi ke lembaga negara.

Cara ini mempersulit debitur dan pemberi pinjaman multilateral untuk menilai biaya dan manfaat dari berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative. Ini juga meningkatkan kemungkinan debitur jatuh ke dalam perangkap utang dengan hanya satu cara untuk keluar: dengan menjual aset penting secara geopolitik ke China.

Laporan lebih lanjut mengatakan bahwa karena pengeluaran utang oleh China di bawah Belt and Road Initiative, 42 negara sekarang memiliki tingkat eksposur utang publik ke China lebih dari 10 persen dari PDB.

Salah satunya, menurut laporan AidData, adalah proyek kereta api China-Laos yang dibiayai oleh China Exim Bank, senilai USD 5,9 miliar. Jumlah tersebut setara dengan kira-kira sepertiga dari PDB Laos. Pembiayaan ini didanai secara eksklusif dengan utang tersembunyi.

Direktur Eksekutif AidData di College of William and Mary Bradley C. Parks mengatakan, Bank Dunia dan IMF sudah mengetahui masalah ini. Dia mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa laporan baru ini telah mengukur skala masalah.

"Kami memperkirakan bahwa rata-rata pemerintah tidak melaporkan kewajiban pembayaran aktual dan potensialnya ke China dengan jumlah yang setara dengan 5,8 persen dari PDB, berdasarkan perkiraan individu yang tidak dilaporkan untuk 165 negara," kata Parks, yang juga merupakan salah satu co-penulis laporan AidData.

Laporan tersebut juga membuat beberapa pengungkapan menarik tentang pembiayaan pembangunan China di Pakistan dalam konteks Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), komponen Belt and Road Pakistan senilai USD 50 miliar.

Sesuai laporan tersebut, antara tahun 2000 hingga 2017, China membuat total komitmen dana senilai USD 34,3 miliar untuk pembiayaan pembangunan di Pakistan, di mana setidaknya USD 27,8 miliar telah menjadi pinjaman komersial resmi dengan konsesi terbatas.

Statistik yang dibeberkan dalam laporan AidData juga mengungkapkan bahwa Indonesia, dalam eksposur utang publik dan tersembunyi ke China, memiliki utang publik sebesar USD 5 miliar, dan lebih dari USD 20 miliar utang tersembunyi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Laporan ini juga mengatakan pinjaman China ke Pakistan lebih mahal dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Komite Bantuan Pembangunan (OECD-DAC) dan kreditur multilateral ke Pakistan.

Rata-rata pinjaman China ke Pakistan, menurut AidData, memiliki tingkat bunga 3,76 persen, jangka waktu 13,2 tahun dan masa tenggang 4,3 tahun.

"Sebagai perbandingan, pinjaman tipikal dari pemberi pinjaman OECD-DAC seperti Jerman, Prancis, atau Jepang memiliki tingkat bunga 1,1 persen dan jangka waktu pembayaran 28 tahun, jauh lebih murah daripada yang ditawarkan China kepada Islamabad," kata Ammar Malik, seorang ilmuwan peneliti senior AidData yang memimpin program Tracking Underreported Financial Flows, kepada Nikkei Asia.

Meskipun biayanya tinggi, negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah seperti Pakistan menerima pinjaman yang ditawarkan oleh China kepada entitas swasta di negara mereka. Para ahli percaya bahwa negara-negara ini menerima pinjaman karena mereka tidak muncul di neraca.

"Meminjam melalui kendaraan tujuan khusus dan usaha patungan - di bawah pengaturan di luar neraca - menyediakan cara bagi pemerintah berpenghasilan rendah atau menengah untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek infrastruktur publik besar tanpa menjadi merah dalam hal batas utang, " beber Parks.

Sementara laporan AidData didasarkan pada data yang tersedia hingga 2017, para ahli percaya bahwa belum ada perubahan besar dalam penetapan harga pinjaman dari lembaga publik di China.

"Bank-bank milik China secara konsisten memberikan prioritas pada proyek-proyek yang menguntungkan dan menghasilkan pendapatan. Bank-bank milik negara China adalah pengganti negara yang memaksimalkan hasil," sebut Parks.

Meskipun adanya rilis laporan ini, pola pembiayaan pembangunan China di Pakistan kemungkinan tidak mungkin.

“Dalam pertemuan JCC (Joint Cooperation Committee) ke-10 CPEC (pekan lalu), Pakistan memutuskan untuk tidak merundingkan kembali persyaratan proyek energi senilai USD 15 miliar, yang awalnya dianggap mahal, karena Pakistan membutuhkan keuangan China," demikian pernyataan seorang pejabat yang terkait dengan proyek CPEC di Pakistan kepada Nikkei Asia, dengan syarat anonim.