Jokowi Izinkan Kereta Cepat Pakai APBN, Begini Dugaan Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyoroti keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar tendensi perilaku perusahaan BUMN yang kurang berhasil melakukan adaptasi bisnis.

Padahal di sisi lain, Ronny menambahkan, sejumlah perusahaan pelat merah seringkali berharap mendapat suntikan modal dari pemerintah untuk keberlanjutan bisnisnya.

Ronny mencermati, keluhan Jokowi tersebut justru disampaikan beberapa hari pasca pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yang menjamin suntikan modal negara kepada gabungan BUMN penyelenggara kerjasama investasi kereta cepat Jakarta-Bandung dengan beberapa BUMN China.

"Boleh jadi, keluhan Jokowi bukan saja kepada inefisiensi dan gagal adaptasi bisnis yang dialami oleh banyak BUMN secara umum, tapi juga langsung mengarah kepada keputusan pemerintah untuk menjamin ketersediaan modal pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dimana langkah tersebut sebenarnya kurang disukai oleh Jokowi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Karena beberapa faktor, Ronny lantas menduga, Jokowi akhirnya tak kuasa menolak permintaan jaminan ketersediaan tambahan modal dari negara tersebut.

"Satu dan lain hal itu, boleh jadi beberapa diantaranya adalah karena lemahnya daya tawar pemerintah di satu sisi, atau karena sangat kuat dan banyaknya kepentingan yang termaktup di dalamnya, yang (lagi-lagi) boleh jadi berkemampuan menggoyang eksistensi pemerintahan Jokowi jika tidak diikuti," tuturnya.

"Mungkin kepentingan jejaring oligarki yang berkolaborasi dengan petinggi BUMN, atau karena tekanan geopolitik yang berpadu dengan kepentinngan para oligarki di dalam bisnis kolaborasi beberapa BUMN tersebut, atau karena faktor lainya," singgung dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam kasus ini, dia menyentil soal perusahaan penerbangan nasional sekelas Garuda Indonesia, yang selalu dijadikan mitra strategis perjalanan dinas pejabat pemerintah, baik dari daerah sampai pusat. Namun, maskapai tersebut kini justru tengah terkapar dililit utang yang menggurita.

Ronny kemudian mencermati pernyataan Yenny Wahid beberapa waktu lalu, yang sempat memberikan sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam kepengurusan di tubuh perusahaan BUMN sekelas Garuda Indonesia.

"Katanya, terlalu besar kepentingan yang berlindung di balik bisnis Garuda, sehingga menyebabkan perusahaan penerbangan bernama lambang negara tersebut gagal bertransformasi, tanpa berani mengatakan kepentingan siapa atau kelompok mana," kata Ronny.