Menko Luhut Pastikan Proyek Kawasan Industri Hijau Kaltara Tak Pakai APBN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B). Sehingga, sama sekali tidak ada keterlibatan pemerintah baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.

"Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Jakarta, Kamis (23/12).

Kawasan Industri Hijau tersebut baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya (groundbreaking) pada Selasa, 21 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada jajaran Kementerian/Lembaga terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor.

"Menko Luhut sendiri telah diinstruksikan oleh Presiden untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses pembangunannya," lanjut Jodi.

Pemerintah, lanjut Jodi, sangat serius untuk mengawal pembangunan Kawasan Industri ini karena dapat memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau.

Kawasan Industri Hijau ini diharapkan dapat menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi non hijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan sustainable. Kawasan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang juga akan turut meningkat.

Tak hanya dari segi ekonomi, Pemerintah juga sangat serius memperhatikan manfaat dari keberadaan Kawasan Industri ini bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam pengembangan SDM. Untuk itu, Menko Luhut telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan agar dapat dibangun Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini.

"PT KIPI juga telah berkomitmen untuk membangun Politeknik guna mendidik SDM lokal untuk bekerja di wilayah ini," ujar Jodi.

Menko Luhut, lanjut Jodi, juga meminta agar investor turut mengajak partner lokal, baik pengusaha nasional dan daerah dalam pengembangan kawasan. Hal ini dapat dicapai melalui transfer teknologi, sehingga akan membangun kapasitas industri nasional secara keseluruhan.

Kemudian, hal lain yang sangat diperhatikan oleh Menko Luhut adalah keterlibatan UMKM lokal. Menko Luhut meminta investor untuk melibatkan UMKM di daerah sehingga pelaku UMKM juga dapat merasakan hasil pembangunan di wilayah kawasan industri hijau ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, setidaknya diperlukan 100.000 tenaga kerja dalam proses pembangunan megaproyek pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Dalam masa konstruksi (KIPI) akan muncul kurang lebih 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat operasi hanya di sini saja," katanya dalam acara Groundbreaking Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12).

Meski begitu, Jokowi meminta seluruh tenaga kerja yang terlibat harus memiliki kualifikasi yang baik. Mengingat, proyek tersebut bagian penting dari kesuksesan transformasi ekonomi hijau Indonesia.

Selain itu, produk akhir yang dihasilkan dari kawasan industri hijau tersebut merupakan produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap ekspor. Hal ini guna meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.

"Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi. Tapi, barang setengah jadi atau barang jadi dan yang di Kalimantan Utara ini hampir semuanya barang jadi," bebernya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada para menteri hingga bupati dapat menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi mumpuni. Sehingga, dapat terlibat dalam pembangunan megaproyek industri hijau tersebut.

"Jadi, siapkan mulai dari sekarang," tekannya mengajak