Realisasi Dana PEN Capai Rp 70,3 Triliun hingga 28 April 2022

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 April 2022 mencapai Rp 70,37 triliun. Jumlah itu setara 15,4 persen dari total pagu anggaran yang dipersiapkan, mencapai Rp 455,62 triliun.

"Kita lihat realisasi dana PEN sampai dengan April 2022 ini sudah berjalan dengan baik, terutama dalam konteks penanganan kesehatannya. Kita pastikan insentif yang sudah kita siapkan bisa kita jalankan dengan baik," ujar Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam sesi bincang virtual bersama media, Jumat (13/5/2022).

Menurut catatan Febrio, realisasi untuk sektor penanganan kesehatan mencapai Rp 11,87 triliun, atau 9,7 persen dari pagu Rp 122,54 triliun.

Dana tersebut dipakai untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 8,1 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 1,6 triliun, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan Rp 1 triliun, dan dana desa bagi penanganan Covid-19 Rp 1,1 triliun.

Adapun realisasi terbesar ditujukan pada sektor perlindungan masyarakat, yang mencapai Rp 49,27 triliun atau 31,8 persen dari pagu Rp 154,76 triliun.

Realisasinya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 14,15 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun bagi 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng Rp 5,8 triliun bagi 19,3 juta KPM.

Lalu, BLT Desa Rp 7,47 triliun bagi 6,13 juta keluarga, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp 1,7 triliun dengan target 1,76 juta PKLW, dan nelayan serta Kartu Prakerja Rp 1,4 triliun.

"Perlindungan masyarakat terutama juga berjalan dengan sesuai jadwal. PKH, BLT, PKLW, Kartu Prakerja, ini semuanya berjalan dengan baik. Ini juga jadi bagian alasan kenapa kita bisa mendapat hasil perekonomian yang terus membaik," tutur Febrio.

Dana PEN juga susah tersalurkan untuk sektor penguatan pemulihan ekonomi, mencapai Rp 9,22 triliun namun baru sekitar 5,2 persen dari total pagu Rp 178,32 triliun.

Angka tersebut terdiri atas program pariwisata Rp 0,19 triliun, ICT Rp0,44 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp 8,02 triliun, serta insentif perpajakan Rp 0,5 triliun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah kembali melakukan evaluasi mingguan perihal kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasilnya, kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali dan cukup stabil di berbagai wilayah Indonesia Ramadan di tahun 2022.

Ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus Harian, Kasus Aktif, Kematian, BOR dan Rawat Inap RS.

Evaluasi tetap dilakukan oleh Pemerintah secara rutin guna memastikan perkembangan situasi terakhir di masyarakat tetap terkendali.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers terkait Hasil Rapat Terbatas (Ratas) PPKM, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/4/2022).

"Sejak dua minggu terakhir ini, Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia di level 1,00 (laju penularan cukup terkendali)," jelas Airlangga.

Seluruh wilayah dan semua pulau laju penularannya juga relatif terkendali. Untuk wilayah di luar Jawa-Bali, Angka Rt dari tertinggi ke terendah yakni Nusa Tenggara (1,00), Kalimantan (1,00), Sumatra (1,00), Papua (1,00), Maluku (0,99), dan Sulawesi (0,99).

Secara nasional per 18 April 2022, kasus baru yang tercatat adalah sebanyak 559 kasus, menurun -99,1 persen dari jumlah tertingginya di 16 Februari 2022 yang sebanyak 64.718 kasus.

Sementara, kasus aktif berjumlah 50.969 kasus, turun -91,3 persen dari puncaknya di 24 Februari 2022 sebanyak 586.113 kasus.

Dan, jumlah kasus Kematian sebanyak 37 kasus, turun -90,8 persen dari puncaknya di 8 Maret 2022 sebanyak 401 kasus.

Positivity Rate di Indonesia juga berada di bawah standar WHO, dengan Positivity Rate Harian adalah 0,9 persen dan 7DMA 1,16 persen.

Khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, kasus Konfirmasi Harian juga menunjukkan penurunan, yaitu per 17 April 2022 tercatat sebanyak 117 kasus (19,27 persen dari kasus harian nasional).

Sementara, Kasus Aktifnya dalam periode yang sama sebanyak 25.489 kasus (43,74 persen  dari kasus aktif nasional).

“Kasus Aktif di sebagian besar Provinsi sudah relatif rendah, hanya di beberapa Provinsi saja masih agak tinggi, namun semuanya secara konsisten terus menurun,” kata dia.

Adapun 2 Provinsi dengan Kasus Aktif tertinggi, tetapi tingkat keterisian tempat tidur (BOR) masih memadai dan konversi TT Covid-19 di RS juga masih rendah.

Provinsi tersebut adalah Provinsi Papua dengan 12.211 kasus, BOR = 9 persen, dan Konversi = 18 persen, serta Provinsi Lampung dengan 7.417 kasus, BOR = 3 persen, dan Konversi = 22 persen.

"Apabila dilihat secara nasional, BOR juga berada di angka yang rendah yaitu 4 persen. Sementara, untuk luar Jawa-Bali BOR berada di angka 3,6 persen," jelas dia.

Per 17 April 2022, terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua.

Untuk Vaksinasi Dosis-2 ada 12 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70 persen, dan Vaksinasi Dosis-3 ada 16 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 10 persen.

Sedangkan untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 9 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya kurang dari 70 persen, dan Dosis-2 ada 11 Provinsi masih di bawah 50 persen.

Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), per 15 April 2022 telah terealisasi sebesar Rp 52,66 triliun atau 11,6 persen dari alokasi anggaran Rp 455,62 triliun. Untuk rincian realisasi anggaran PC-PEN per Klaster Program, di antaranya adalah:

Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp2,50 triliun atau 2,04 persen dari alokasi. Utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.

Perlindungan Masyarakat terealisasi sebesar Rp 45,08 triliun atau 29,1 persen dari alokasi. Terutama untuk PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN.

Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp5,07 triliun atau 2,8 persen dari alokasi. Utamanya untuk program Pariwisata, Subsidi Bunga dan IJP UMKM, ICT dan insentif perpajakan.

Mengenai BT-PKLWN, bantuan ini disalurkan di 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (PKE), dengan bantuan yang diberikan sejumlah @Rp600 ribu per Penerima. Bantuan ditujukan kepada 1 juta orang PKL dan Warung, serta 1,76 iuta orang Nelayan.

“Pemerintah juga menyalurkan BLT Minyak Goreng di 514 Kabupaten/Kota dengan jumlah Rp300 ribu per Penerima. Bantuan diberikan kepada 2,5 juta orang PKL dan Warung. BLT Minyak Goreng juga diberikan kepada 1,76 juta orang Nelayan di 212 Kabupaten/Kota sebesar Rp300 ribu per Penerima,” jelas Menko Airlangga.

Program BT-PKLWN disalurkan oleh TNI/POLRI kepada masyarakat di Kabupaten/ Kota yang menjadi target tersebut.

Untuk target Penerima dalam penyaluran yang dilakukan TNI adalah 1.380.000 orang, dengan data masuk sebanyak 1.370.030 orang, dan sudah tersalurkan per hari ini kepada 840.282 orang atau 60,9 persen dari target.

Sementara, untuk penyaluran oleh POLRI, jumlah target penerima sama yaitu 1.380.000 orang, dengan data masuk sebanyak 1.080.384 orang, dan sudah tersalurkan per hari ini kepada 519.523 orang atau 37,6 persen dari target. “Diharapkan penyaluran bantuan ini bisa disalurkan sampai menjelang Idul Fitri nanti,” imbuh Menko Airlangga.