Pungutan Ekspor CPO Makin Memberatkan, DPR: Pabrik dan Petani Bisa Bangkut

Liputan6.com, Jakarta Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan belum pulihnya ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) membuat industri dan petani kelapa sawit kelimpungan.

Hal ini semakin diperparah dengan ada beragam kebijakan pemerintah yang semakin membuat industri dan petani tertekan, salah satunya yaitu pungutan ekspor CPO.

Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto menilai saat ini tarif pungutan ekspor CPO sangat tinggi, sedangkan harga komoditas tersebut di pasar internasional sedang berfluktuasi. Saat ini tarif pungutan ekspor mencapai 55 persen dari harga ekspor CPO.

"Karena pungutannya besar, eksportir kita tidak mampu bersiang di luar," kata dia, dikutip Senin (11/7/2022).

Selain berdampak pada industri, beban pungutan ekspor ini juga turut menekan para petani sawit. Di tengah amblasnya harga TBS sawit, petani saat ini sedang kelimpungan menjual hasil panennya karena produsen sendiri tengah mengalami over stock di tangki-tangki miliknya.

Sebagai gambaran, untuk periode II Januari 2022, harga TBS sawit umur 3 tahun dipatok Rp 2.471,25 persen kg dan untuk sawit umur 25 tahun Rp 2.953,19 per kg. Sementara saat ini harga TBS turun ke bawah Rp1.000 per kg. Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp 500-Rp 1.070 per kg.

"Mereka (petani) pada saat mengembangkan sawit, butuh dana besar, mereka mengagunkan rumah untuk pinjam ke bank. Saat sekarang mau bayar angsuran, tidak bisa. Itu berpotensi terjadi kemiskinan massal. Sehingga pemerintah harus memperhatikan itu," tegas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Oleh sebab itu, lanjut Bambang, dirinya meminta pemerintah untuk sementara menghilangkan pungutan ekspor CPO demi menyelamatkan nasib pabrik kelapa sawit dan para petani yang jumlahnya sangat besar.

"Dengan menghilangkan sementara pungutan ekspor, itu bisa menyelamatkan pabrik kelapa sawit dan petani sawit khususnya. Karena jumlah petani swadaya ini jumlahnya cukup besar. Kalau (pemerintah) tidak mengalah, itu pabrik kelapa sawit dan petani bisa bangkrut. Kalau semua bangkrut, itu artinya sumber minyak goreng bakal hilang," jelasnya.

"Makanya harus setop dulu sementara, atau kalau memang masih perlu (dana pungutan ekspor) tarifnya diperkecil. Sehingga eksportir kita bisa bersaing. Kasian eksportir kita disetop tiba-tiba," tutup Bambang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, program pemerintah untuk menstabilisasi minyak goreng juga harus bermanfaat bagi petani sawit.

Untuk itu, Mendag Zulhas berdialog dengan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Lampung di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (9/7/2022).

Dalam sesi dialog, para petani sawit mengutarakan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Mendag Zulhas menegaskan bahwa pemerintah meminta pelaku usaha membeli tandan buah segar (TBS) paling sedikit seharga Rp1.600 per kg.

“Kami berdialog dengan petani sawit mengenai apa saja permasalahan yang ada. Kami juga menyampaikan kepada para petani bahwa pelaku usaha telah diminta membeli TBS paling sedikit di harga Rp1.600 per kg,” kata Mendag Zulhas setelah berdialog dengan petani sawit.

Mendag Zulhas juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan ekspor CPO. Harapannya, tangki CPO segera kosong dan TBS petani kembali diserap.

“Dari hasil diskusi dengan para petani sawit di Lampung, kami mendapat gambaran situasi yang dihadapi petani sawit. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Kemendag terus mendorong ekspor CPO agar tangki-tangki CPO kembali kosong dan TBS petani dapat diserap kembali. Kami ingin hasil dari sawit ini dirasakan betul manfaatnya, baik oleh petani, pengusaha, dan konsumen,” kata Mendag Zulhas.

Saat berdialog, Ketua DPW Apkasindo Provinsi Lampung Abdul Simanjuntak menyampaikan bahwa para petani sawit mengharapkan solusi pemerintah untuk membantu menaikkan harga TBS.

“Kami mengharapkan Menteri Perdagangan dapat membantu memperbaiki harga TBS untuk menopang kesejahteraan petani,” kata Abdul.