Sri Mulyani: Bangun Fasilitas Umum Butuh Uang, Tidak Bisa Simsalabim

Liputan6.com, Jakarta - Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa untuk membangun segala fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya diperlukan keterlibatan seluruh warga negara. Salah satu implementasi keterlibatan tersebut adalah dengan pajak.

Sri Mulyani mengatakan, banyak yang bilang Indonesia adalah negara yang kaya dan harusnya segala sesuatu bisa gratis. Menurutnya pernyataan tersebut tidak salah, hanya saja untuk mewujudkannya tidaklah mudah.

Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun segala macam fasilitas sehingga ke depannya bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Oleh karena itu yang bisa ditempuh saat ini adalah dengan pajak. Konsep pajak saat ini yang diusung adalah guna membantu rakyat yang miskin.

"Untuk adanya kontrak antara negara dengan rakyat itu dibutuhkan uangkan. Saya ingin tinggal di Indonesia jalannya mulus semuanya, kan enggak bisa Simsalabim, harus dibangun. Saya ingin di Indonesia listrik dimana-mana, ada wifi, itu kan harus dibangun. Saya ingin kalau saya pergi sekolah anak saya itu sekolahnya bagus itu kan harus dibangun, gurunya harus dibayar," kata kata Sri Mulyani dikutip dari Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet episode 6, Selasa (9/8/2022).

Oleh karena itu, agar rakyat paham dengan konsep pajak. Pihaknya melakukan komunikasi dengan masyarakat, bahwa sebetulnya uang dari pajak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

"Makannya waktu itu di dalam komunikasi sosial media, Saya minta sama jajaran Kemenko minta ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat, agar mereka tahu semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri jadi harus bangun bersama," ujar Sri Mulyani. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani menegaskan, tidak semua warga negara Indonesia harus bayar pajak. Rakyat kecil yang tidak mampu justru dibantu oleh uang yang berasal dari pajak, misalnya asuransi kesehatannya dibayar pemerintah, diberi sembako, dan lainnya.

"Terserah yang bilang Bu rakyat kecil suruh bayar pajak, rakyat kecil Kalau dia enggak punya pendapatannya enggak bayar pajak, Negara malah bantuin dia, asuransi kesehatan dibayarin. Kemudian kalau dia miskin masuk dalam PKH mendapatkan sembako. Pajak itu gotong royong kalau yang tidak mampu ya enggak bayar pajak, yang mampu bayar pajak, bayarnya sesuai dengan kemampuannya," jelas Sri Mulyani.

Adapun APBN selama 2 tahun terakhir telah bekerja keras menangani dampak pandemi covid-19. Sebab saat itu aktivitas masyarakat dibatasi, sehingga banyak masyarakat yang pendapatannya menurun, khususnya pelaku usaha kecil.

"Semua kegiatan relatif terhenti jadi kegiatan ekonomi juga terhenti. Maka kondisi ekonomi drop, makanya APBN pendapatan dari pajak nya turun tapi belanjanya banyak banget. APBN juga harus sehat, APBN kerjanya luar biasa keras selama 2 tahun. Jadi ini dilema mengenai APBN harus tetap sehat supaya dia bisa melindungi rakyat dan ekonomi," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik yang benar, akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Sehingga, ruang publik tidak diisi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan hoaks untuk tujuan-tujuan yang tidak baik.

"Jangan sampai negara kita dibanjiri dan didominasi oleh informasi-informasi yang tidak benar (hoaks)," kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Senin (8/8/2022).

Ia menambahkan, berbagai informasi yang tidak benar tersebut terus menerus diproduksi dan difabrikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karenanya, Sri Mulyani sangat menghargai unit-unit di Kementerian Keuangan yang telah dan terus memiliki komitmen dan upaya melakukan keterbukaan informasi secara maksimal.

Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas tentang keuangan negara.

"Tanggung jawab kita secara moral maupun secara profesional adalah untuk terus mengisi ruang publik dengan informasi data dan berbagai narasi yang memang mencerminkan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, selain kemajuan dan capaian yang telah dimiliki menjadi penting," tutur Sri Mulyani.

Adapun Kemenkeu menjadi salah satu kementerian pertama yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban undang-undang mengenai keterbukaan informasi, namun juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap informasi serta respons publik terhadap informasi yang diberikan.

Mantan Direktur Bank Dunia ini berpendapat, langkah tersebut merupakan suatu cerminan tanggung jawab publik yang ada di Kemenkeu. Terutama untuk terus transparan, terbuka, dan akuntabel, yang juga merupakan salah satu prinsip tata kelola.

"Kami percaya transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat inheren dari tata kelola yang baik dan menjadi ciri dari bendahara negara," ucap Sri Mulyani.