BUMN Bakal Setor Dividen Rp 43,3 Triliun di 2023, Ini Strategi Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir optimis bisa mencapai target dividen dalam nota keuangan Rancangan APBN tahun anggaran 2023, yakni sebesar Rp 43,3 triliun. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

“Insyallah untuk dividen 2023 pun kita coba melakukan efisiensi dan efektivitas, serta perbaikan bisnis model. Untuk dividen nanti di 2023 akan naik ke Rp 43,3 triliun dan kita optimis di tahun 2024 akan lebih dari Rp 43 triliun pastinya, dan akan ada kenaikan berjenjang,” kata Erick.

Menurutnya, jika target dividen 2023 bisa tercapai Rp 43,3 triliun, artinya angka tersebut sebenarnya merupakan angka seperti sebelum covid-19. Oleh karena itu dia optimis akan tercapai, karena pihaknya sudah melakukan segala cara untuk memenuhi dividen, diantaranya dengan penutupan, merger dan lain-lain.

“Angkanya sudah kembali ke sebelum Covid-19,” imbuhnya.

Adapun pada Tahun Anggaran 2022, BUMN memberikan kontribusi dividen di atas TA 2022. Target sebelumnya RP 36,4 triliun, kemudian diminta untuk dinaikkan oleh Komisi VI sebesar Rp 39,7 triliun dan hal itu bisa tercapai.

“Adapun kalau kita lihat ini sebenarnya argumentatif kami pada Kemenkeu. Bahwa dividen kita, kita tidak bicara tentu yang namanya pajak dan PNBP yang saya sudah pernah sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp 1.198 triliun per 3 tahun terakhir. Khususnya buat deviden kita sebenarnya ada kenaikan,” kata Erick.

Dimana awalnya waktu itu dari Kementerian BUMN mengajukan dividen senilai Rp 36,4 triliun tapi komisi VI dan pihak lain dari DPR meminta ada peningkatan, sehingga nilainya naik. Maka BUMN pun bekerja keras hampir mencapai Rp 40 triliun yaitu Rp 39,7 triliun.

 Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terdapat gap anggaran sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

“Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun,” kata Erick Thohir.

Adapun rinciannya, PMN untuk Hutama Karya pada usulan Raker sebelumnya mengusulkan Rp 30 triliun ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui hanya Rp 28,90 triliun.

“Kemarin kita di info bahwa akan ada PMN senilai Rp 28,90 triliun. Jadi, tidak Rp 30 triliun tapi Rp 28,90 triliun,” ujarnya.

Lalu untuk PLN, usulan awal PMN-nya sebesar Rp 10 triliun untuk program listrik masuk desa. Kemudian dalam nota keuangan, Kementerian keuangan memberikan Rp 10 triliun, sama sesuai usulan.

Selanjutnya, PMN untuk In Journey, belum ada keputusan dari jumlah usulan PMN yang dibutuhkan sebanyak Rp 7,50 triliun. PMN tersebut, sebenarnya untuk pengembangan daripada 5 destinasi wisata yang ada di Bali, Labuan Bajo, Manado, NTT dan lain-lain.

“Sampai hari ini belum ada keputusan jadi masih nol,” imbuhnya.