Ini Isi Surat Erick Thohir Berisi Perintah ke BUMN Siapkan Mobil Dinas Listrik

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN (BUMN) Erick Thohir diketahui memerintahkan perusahaan pelat merah ikut ambil bagian dalam upaya transisi energi baru terbarukan di Indonesia. Termasuk dalam alokasi anggaran dan penggunaan kendaraan listrik atau mobil dinas listrik.

Upaya ini berkaitan guna mempercepat Transisi Energi Berkelanjutan antara lain melalui penetapan target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Perintahnya ini tertuang dalam salinan surat dengan nomor S-565/MBU/09/2022. Surat ini ditandatangani Erick pada 12 September 2022. Perintah ini ditujukan kepada pimpinan 84 BUMN yang tertera di dalam lampiran surat.

"BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah tersebut di atas. Antara lain melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) baik pada kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat," kata Erick mengutip isi surat tersebut, Rabu (14/9/2022).

Ada dua kategori dukungan yang bisa dilakukan BUMN. Yakni untuk BUMN secara umum bisa mengalokasikan sumber daya di lingkungan Grup Perusahaan.

Diantaranya penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Battery Electric Vehicle.

Kemudian, meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan listrik di lingkungan Grup Perusahaan di antaranya sebagai kendaraan dinas Direksi dan Pimpinan perusahaan, kendaraan operasional perusahaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan (car ownership program).

"Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas agar tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan," sebagaimana tertulis.

Sementara itu, instruksi khusus ditujukan bagi dua BUMN energi, Pertamina dan PLN. Keduanya diberi tugas khusus untuk secara sederhana membantu transisi kendaraan listrik di lingkungan perusahaan pelat merah.

"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara terkait lainnya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN antara lain tempat istirahat (rest area) jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan pariwisata, dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)," bebernya.

Selain itu, Erick juga memberikan pesan penting bagi BUMN Sektor Perbankan. Himbara diminta agar memberikan dukungan kemudahan pembiayaan Battery Electric Vehicle baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas agar tetap terlebih dahulu mempertimbangkan kajian kelayakan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup surat tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada direksi di perusahaan pelat merah untuk menganut prinsip keterbukaan data dan informasi. Hal ini untuk menanggulangi persepsi yang salah terhadap perusahaan.

Bahkan, menurutnya keterbukaan informasi perlu menjadi kultur di tubuh BUMN. Apalagi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat setiap harinya.

"Saat diberikan kesempatan pimpin BUMN saya terus ingatkan direksi bgmn keterbukaan data dan informasi harus jd sebuah kultur yang harus kita biasakan di BUMN. Karena penting sekali di era yang seperti kita hadapi hari ini persepsi itu kadang-kadang dibentuk tidak berdasarkan fakta dan data," kata dia dalam Jelajah BUMN Untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9/2022).

Sebagai seorang pemilik media massa, Erick berharap pada banyak media massa yang juga berpegang pada data dan fakta. Sehingga ada praktik check and balance yang dijalankan dalam pengolahan suatu berita.

Bagi Erick, derasnya informasi yang hadir bisa berakibat fatal bagi seseorang, atau bahkan di tingkat pengambil kebijakan sekalipun. Maka diperlukan adanya data dan fakta yang seimbang.

"kita tidak mau mendapatkan informasi dimana justru yang mengakibatkan banyak pihak salah mengambil keputusan, apalagi yang namanya ekonomi ini adalah sesuatu hal yang merupakan darah dari kehidupan dari semua negara di dunia, yang pada saat ini tidak lain berlomba-lomba dengan situasi yang tidak pasti ini akhirnya memproteksi diri mereka sendiri, yang akhirnya menghambat yang namanya suplai chain," bebernya.

"Kita diuntungkan bagaimana negara kita mempunyai kekuatan daripada supply chain yang kita punya karena kita mempunyai bahan baku yang banyak, sumber daya alam yang banyak, dan juga market yang besar," tambah Erick.

Ia berharap, BUMN bisa menerapkan prinsip tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Dengan transparansi data juga akan mampu memperbaiki kinerja perusahaan.

"Ini yang saya harapkan Bagaimana keterbukaan data dan kita di BUMN Sangat terbuka datanya sangat transparan krn itu bagian dari kultur saya sebagai orang media yang memang check n Ballance keterbukaan informasi adalah sebuah keharusan dan kita tidak boleh menutup diri kita ketika ada kritik, itu justru yang membesarkan kita," ujar dia.