Resesi Global Mengancam, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Justru Ciamik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,2 persen hingga 5,3 persen pada 2022. Selain itu, diperkirakan pertumbuhan ekonomi dikuartal IV juga bisa mencapai 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai pulih dan momentumnya juga menguat di kuartal III dan di kuartal IV ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 5 persen, sehingga total pertumbuhan ekonomi (2022) seperti disampaikan pak presiden di 5,2 - 5,3 persen," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Disisi lain, investasi juga sudah pulih kembali. Ekspor dan impor diprediksi masih tinggi untuk mendukung industri manufaktur. Dari pemulihan ekonomi, Menkeu melihat seluruh sektor sudah pulih kembali.

Adapun sektor yang terhantam sangat berat selama covid seperti transportasi dan akomodasi dan makanan minuman yang waktu itu kontraksinya 10 persen dan 15 persen, sekarang mereka sudah tumbuh positif.

"Transport itu tumbuhnya 21 persen di kuartal III dan akomodasi dan makan minuman tumbuh 11,3 persen. Ini yang menyebabkan kenapa indonesia level GDP-nya atau PDB-nya 6,6 persen diatas pre pandemi yaitu pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi. Ini satu prestasi baik," kata Menkeu.

Secara regional semua pulau mengalami pemulihan ekonomi. Sumatera 4,71 persen, Kalimantan 5,67 persen, Sulawesi 8,24 persen, Maluku 7,51 persen. Bahkan Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami tekanan cukup lama di tahun 2020 sudah tumbuh 6,69 persen, serta Jawa tumbuh 5,7 persen.

"Ini menggambarkan seluruh pemulihan accross the board. Seluruh pulau seluruh daerah seluruh sektor. Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1 persen ke 5,9 persen dan kemiskinan dari 10,2 persen ke 9,5 persen," ungkap Menkeu.

Sementara itu, APBN 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar semakin kuat dan stabil. Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp 3090,7 triliun tahun 2022.

"Pendapatan negara tadi disampaikan 30,5 persen tumbuh mencapai Rp 2.626,4 triliun dan defisit kita jauh lebih kecil yang tadinya harusnya 4,5 persen menjadi hanya 2,38 persen atau turun Rp 310 triliun penurunan defisit kita," ujarnya.

Alhasil, dengan adanya pemulihan ekonomi, penerimaan perpajakan kita juga membaik tahun 2022. Pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen.

"Ini menggambarkan dunia usaha sektor korporasi kita relatif pulih sejak terhantam covid dimana pajaknya sempat merosot 37,9 persen," ujarnya.

Kemudian, pajak yang dibayarkan karyawan dalam hal ini naik 14,6 persen dari sebelumnya sempat turun 4,4 persen. Sedangkan PPN mampu tumbuh 24,6 persen. Sri Mulyani mengaku angka itu juga merupakan pemulihan yang kuat dari kontraksi 15,3 persen pada saat awal covid.

"Kami melihat dengan adanya pajak yang naik juga bea dan cukai kita mendorong dari sisis ekspor dan impor diaman pertumbuhan mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk dan keluar," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2023 harus optimis namun tetap waspada. Catatan ini disampaikan karena sepertiga dunia akan mengalami resesi.

"Tantangan 2023 instruksi dari presiden harus optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Aaspada karena tahun 2023 sepertiga dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF," kata Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan harus menjaga momentum pemulihan. Untuk belanja 2023 terutama belanja ketahanan pangan dialokasikan Rp 104,2 triliun.

Kemudian, belanja di sektor sosial, perlindungan sosial Rp 476 triliun ini sama atau setara dengan apa yang dibelanjakan tahun lalu. Anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari guncangan dan untuk menjaga agar produksi energi bisa ditangani.

Sama halnya dengan infrastuktur, disediakan alokasi sebesar Rp 392 triliun. Sedangkan, belanja untuk kesehatan Rp 178 itu untuk non covid. Untuk pendidikan dialokasikan Rp 612 triliun.

Sementara, tahun 2023 Pemerintah tetap membelanjakan untuk proses Pemilu sebesar Rp 21,68 triliun dan juga untuk belanja dalam rangka mempersiapkan IKN Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya Rp 21 triliun.

"Itu lah belanja penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi pada di sisi global, baik kenaikan harga inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara lain," pungkas Menkeu.