Bank Dunia Mau Tambah Kucuran Utang ke Negara Miskin Rp 60,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia mengisyaratkan tengah mempertimbangkan mengambil lebih banyak risiko dengan menambahkan kapasitas pinjaman tambahan sebesar USD 4 miliar atau Rp 60,7 triliun setiap tahun kepada negara-negara miskin yang membutuhkan dana untuk pencegahan perubahan iklim.

Melansir Channel News Asia, Jumat (17/2/2023) Malpass mengatakan lengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dapat menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman sebesar satu poin persentase menjadi 19 persen.

Manajemen Bank Dunia telah memeriksa proposal penurunan rasio ekuitas 19 persen dengan lembaga pemeringkat kredit, dan kemungkinan besar itu adalah hasil dari diskusi yang sedang berlangsung, menurut laporan seorang sumber yang mengetahui kabar tersebut.

Menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman akan membebaskan lebih banyak sumber daya di tengah meningkatnya tantangan global, salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.

Bank Dunia diperkirakan akan memutuskan langkah tersebut pada pertemuan di bulan April bersama Dana Moneter Internasional (IMF).

Sumber lainnya juga menyebut, dewan Bank Dunia telah melakukan pertemuan pada Kamis (16/2) untuk membahas proposal penurunan ekuitas dan opsi lain.

"Kami menyadari keputusan itu bisa diturunkan dengan cara yang berkelanjutan secara finansial," kata sumber tersebut.

Sementara itu, Amerika Serikat, yang merupakan pemegang saham terbesar Bank , tidak memberikan komentar terkait perubahan rasio yang diusulkan, tetapi telah mendorong Bank Dunia selama berbulan-bulan untuk mengambil langkah yang lebih berani dan cepat untuk membantu sumber daya yang sangat dibutuhkan.

Pada Desember 2022, IBRD memutuskan untuk menaikkan batas pinjaman tahunan berkelanjutan sebesar USD 2 miliar, dimulai pada tahun fiskal 2024, dan Malpass mengatakan mungkin ada beberapa perluasan lebih lanjut.

Plafon pinjamannya untuk tahun fiskal 2022 adalah USD 37,5 miliar.

Presiden Bank Dunia David Malpass berencana untuk mengundurkan diri setahun sebelum masa jabatannya berakhir.

Melansir CNN Business, Kamis (16/2/2023), David Malpass akan meninggalkan posisinya pada 30 Juni mendatang, yang merupakan akhir tahun fiskal Bank Dunia, setelah menjabat selama lebih dari empat tahun.

"Merupakan kehormatan dan keistimewaan yang luar biasa untuk melayani sebagai Presiden lembaga pembangunan utama dunia," ucap Malpass dalam sebuah pernyataan. 

"Dengan negara-negara berkembang yang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya bangga Grup Bank Dunia telah merespons dengan kecepatan, skala, inovasi, dan dampak," tuturnya.

Malpass juga mengatakan dia telah "memutuskan untuk mengejar tantangan baru" dan ini adalah kesempatan untuk kelancaran transisi kepemimpinan di Bank Dunia.

Selama memegang jabatan Presiden Bank Dunia, David Malpass telah menanggapi berbagai krisis, termasuk pandemi global dan dampak perang Rusia Ukraina.

Bank Dunia mengatakan Malpass menerapkan rekor lonjakan keuangan sebagai tanggapan atas keduanya. Ia juga fokus pada kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang pemerintah, dan membantu mengurangi kemiskinan.

Sebagai informasi, Bank Dunia, merupakan sebuah badan keuangan internasional yang terdiri dari 187 negara, meminjamkan uang kepada negara-negara berkembang untuk membantu mengurangi kemiskinan. 

Pada tahun 2019, Mantan Presiden AS Donald Trump menunjuk Malpass sebagai kepala Bank Dunia  untuk periode lima tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti optimisme yang sempat dikabarkan para pelaku keuangan di 2022. Alih-alih pulih dari pandemi Covid-19, banyak negara maju dunia yang harus berhadapan dengan lonjakan inflasi akibat permintaan kenaikan gaji.

Sri Mulyani lantas menceritakan pengalamannya saat berbagi kisah dengan para ekonom dan bankir dunia di 2022. Sesudah 3 tahun hibernasi, pelaku usaha disebutnya sempat merasa percaya diri lagi untuk kembali melakukan kegiatan ekonomi, pasca ditemukannya vaksin Covid-19. Sayangnya, kenyataan belum selancar yang diperkirakan. 

"Ternyata enggak semuanya kembali secara smooth dan lancar. Karena ternyata manusia itu tidak bisa kayak listrik, di on and off," kata Sri Mulyani dalam acara CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023).

Nyatanya, ia melanjutkan, aktivitas kemudian berjalan namun belum ditopang sisi suplai. Restoran-restoran kembali dibuka, tapi rekrutmen untuk pelayannya tidak terjadi dengan gampang.

"Toko-toko dibuka, pelayannya tidak cukup, barangnya masih stranded. Kontainer waktu itu 3 tahun ada yang di Amerika, Eropa, Asia, Tanjung Priok, karena 3 tahun tidak terjadi traffic, demand-nya di mana, supply-nya di mana, kontainernya di mana," paparnya.

Ketika pergerakan barang sudah terjadi, Sri Mulyani menambahkan, kebanyakan supir truk di pelabuhan ogah mengangkutnya. Pasalnya, mereka hanya mau menyupiri dengan syarat dibayar jauh lebih mahal.

"Jadi kalau kamu mau saya keluar dari hybernated saya, bayar saya lebih tinggi. That's memicu inflasi dari sisi wage, upah harus dinaikkan untuk menarik orang dari kandangnya," ungkapnya seraya menirukan permintaan para supir truk pengangkut logistik. 

"Itu memicu jumlah barang, jumlah permintaan, jumlah services, then gaji-gaji yang meningkat. Itu fenomena yang to be very honest, di negara-negara maju, para policy makers taken aback. Mereka surprise dengan situasi itu," imbuhnya.

Mengutip prediksi ekonom dan bankir dunia, Sri Mulyani menyebut lonjakan inflasi yang terjadi hanya bersifat temporary. Tapi kenyataannya, inflasi makin kesurupan hingga memicu permintaan kenaikan gaji atau upah.

"If you expect the economy to move again, then you have to pay higher. Itu lah yang sebetulnya paling dikhawatirkan para policy makers dari sisi moneter," ujar Sri Mulyani.