Sri Mulyani Was-Was Harga Minyak dan CPO Anjlok, Pendapatan Negara Terancam?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai pelemahan harga komoditas yang kerap jadi andalan pemerintah dalam meraup pendapatan negara. Menurutnya, itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia maupun APBN.

"Kita lihat adanya tren penurunan, ini karena memang perang yang sudah 1 tahun menimbulkan respons mengenai mitigasi dari harga komoditas, namun ketidakpastiannya masih tinggi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).

Sebagai contoh, harga gas yang menurun tajam dari masa puncaknya di USD 7,53 per MMBTU, kini hanya USD 2,43 per MMBTU. Lalu batubara yang pernah mencapai USD 438, sekarang hanya sekitar separuhnya, USD 217,7 per metrik ton.

Sri Mulyani juga menyoroti harga minyak mentah berjangka Brent yang saat ini dipatok USD 84 per barel. "Ini juga terus mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Ini karena faktor perang maupun adanya faktor mengenai concern climate change," ungkapnya.

Sementara harga minyak sawit mentah alias crude palm oil atau harga CPO yang kerap memberi cuan besar pada negara bahkan sempat drop di angka USD 720 per ton, meskipin sekarang sudah tembus USD 900 per ton lagi.

"Tapi nilai harga ini jauh lebih rendah dibandingkan masa puncaknya, yang semua itu terjadi di pertengahan tahun 2022, yaitu USD 1.779," imbuh Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga memasang mata pada harga komoditas impor yang tak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia, yakni gandum, kedelai dan jagung yang masih tinggi.

Harga gandum dan jagung memang telah mengalami pelemahan, namun kedelai masih menunjukan adanya lonjakan harga.

"Kedelai masih mengalami kenaikan. Ini tentu untuk Indonesia, karena kita adalah pemakan dari tahu/tempe dan produk kedelai seperti kecap, ini masih di level tinggi USD 1.525 per bushels," terang Sri Mulyani.

"Jadi kalau kita lihat dari komoditas ini, sebagian pasti kita akan memproyeksikan pengaruhnya ke perekonomian dan APBN Kita yang mengalami penurunan, dan masih bertahan dalam situasi tinggi," sebutnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit APBN 2024 akan terus melanjutkan tren penurunan. Targetnya, defisit APBN pada tahun depan bisa turun hingga level 2,16 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Untuk tahun depan awal, kita akan perkirakan defisit akan makin menurun di level 2,16-2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati nol," kata Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (20/2/2023).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, tantangan geopolitik yang terjadi di tahun ini hingga 2024 mendatang akan terus meningkat. Ia juga mewaspadai berbagai ancaman lain yang bakal terus ada di tahun depan.

"Inflasi Dunia yang sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global. Dibukanya kembali Tiongkok setelah mereka lockdown. Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yg harus kita antisipasi," paparnya.

Ekonomi Sudah KuatUntuk tahun depan, ia melanjutkan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga. Sehingga pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2022 momentumnya tetap bisa dijaga di 2023 dan 2024.

Syaratnya, Sri Mulyani menyebut, konsumsi rumah tangga harus tetap tumbuh di atas 5 persen. Di sisi lain, angka inflasi juga perlu dikendalikan.

"Confidence daripada konsumen harus dijaga, dan investasi momentumnya harus diperkuat," ujar Sri Mulyani.

"Kita perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang alami disrupsi karena geopolitik, dan harga komoditas yang ketidakpastiannya meningkat gara-gara terjadinya persaingan politik negara besar," tandasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan di 2022 yaitu mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat kuat kuat di tengah perlambatan ekonomi global.

Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Sedangkan PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) atau tumbuh 0,4 persen (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

“Alhamdulillah meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (/2/2023).

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat.

Berbagai program pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Di tengah eskalasi gejolak global di 2022, peran APBN sebagai shock absorber menjadi demikian krusial. Disrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi.

Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi.

Inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah.

Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5 persen di tahun 2022, sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.