Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Jadi Buruan PPATK Sejak Awal 2021

Liputan6.com, Jakarta Nama Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono rupanya sudah masuk dalam radar Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sejak awal 2021 lalu.

Yang bersangkutan saat ini tengah viral lantaran kerap memamerkan gaya hidup hedon. Termasuk memiliki satu rumah gedongan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono di kawasan Legenda Wisata Cibubur yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku, pihaknya sudah memproses Kepala Bea Cukai Makassar jauh sebelum dirinya viral. Hasil pemeriksaan tersebut juga sudah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah kami kirimkan hasil analisisnya ke KPK sejak awal tahun lalu, jauh sebelum mencuat saat ini," ujar Ivan kepada Liputan6.com, Rabu (8/3/2023).

Namun, ia mengatakan, PPATK belum menerima kelanjutan pelaporan tersebut dari KPK. "Kami belum dapat informasi tindak lanjutnya," kata Ivan.

Liputan6.com juga sudah mencoba menghubungi KPK untuk minta penjelasan. Namun hingga berita ini naik, komisi antirasuah belum memberikan informasi.

Adapun temuan gaya hidup berlebihan Andhi Pramono selaku Kepala Bea Cukai Makassar ini tengah jadi sorotan di jagad sosial media. Ia kedapatan memiliki satu rumah gedongan yang diduga berlokasi di kawasan Legenda Wisata Cibubur.

Yang jadi permasalahan, aset tersebut belum dilaporkan Andhi sebagai harta kekayaan miliknya.

Berdasarkan hasil penelusuran, Andhi terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Februari 2022 untuk tahun periodik 2021. Total kekayaannya mencapai Rp 13,75 miliar.

Satu per satu gaya hedon pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan kembali dilucuti. Kali ini, seorang Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, kedapatan memiliki satu rumah gedongan yang diduga berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.

Informasi tersebut diviralkan oleh akun Twitter @PartaiSocmed, yang menyampaikan bahwa Andhi Pramono kini tengah meminta bantuan dari berbagai pihak agar tidak tercebur kasus.

"Ini tolong dikawal ya tuips! Info terakhir yg kami terima ybs sedang sibuk 'lobby' para anggota DPR, pejabat Bea Cukai dan Kemenkeu agar tidak kena kasus," tulis akun @PartaiSocmed, dikutip Rabu (8/3/2023).

Tak hanya sosok tersebut, putri yang bersangkutan juga kedapatan hobi memamerkan kemewahan dengan outfit super mahal miliknya.

Menurut info beredar, akun Instagram sang istri dan anaknya tersebut sekarang sudah tutup, lantaran banyak pamer harta. Termasuk mengunggah foto jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class.

Punya Kekayaan Rp 13,7 Miliar

Berdasarkan hasil penelusuran, Andhi terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Februari 2022 unguk tahun periodik 2021.

Total kekayaannya mencapai Rp 13,75 miliar. Namun, Andhi tak terlihat melaporkan aset rumah gedingsnnya yang berada di kawasan Cibubur.

Kementerian Keuangan Langsung Merespon

Menanggapi isu tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun berterimakasih, dan bakal terus memonitor tindak hedon para pejabatnya dari harta yang masih dipertanyakan.

"Radar kami perlebar, antena kami naikkan. Kami terus mengidentifikasi dan bekerja dengan sistem, memastikan perbaikan berjalan terus. Mohon dikawal dan didukung," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara, terkait eks pejabat pajak Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang dianggapnya bergaya hidup hedonis. Menurut Jokowi, apa yang menjadi polemik publik terhadap keduanya adalah buah kekecewaan atas pelayanan buruk sebagai aparatur sipil negara.

“Ya menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi saat pidato pembuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi lalu menyinggung soal tugas yang mendetil dari seorang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan dan di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita terhadap pemerintah,” sesal presiden. 

Jokowi kemudian mewanti, apa yang terjadi di instansi pajak dan bea cukai juga dapat berdampak pada kementerian atau lembaga lain bila para pegawainya tidak segera ditertibkan dan disiplinkan, khususnya aparat penegak hukum.

“Hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ini ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya ada birokrasi lainnya,” Jokowi menandasi.