Primadona, Begini Manfaat Hilirisasi Nikel ke Masyarakat dan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah saat ini sedang gencar untuk mendorong hilirisasi industri, termasuk di sektor pertambangan nikel yang saat ini dianggap sebagai komoditas primadona mengingat permintaan nikel yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dari situ kemudian muncul pertanyaan apakah program hilirisasi nikel ini memiliki manfaat kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah di mana sebuah perusahaan tambang beroperasi?

Pertanyaan lainnya adalah seberapa jauh tata kelola pertambangan yang baik mampu memberi manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebuah studi yang baru saja diterbitkan oleh Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa saat ini nikel menjadi salah satu bahan tambang yang dapat memberi manfaat besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dibanding industri logam dasar lainnya.

Riset tersebut mengungkap fakta bahwa nilai investasi nikel telah memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah penghasil nikel.

Namun dampaknya menjadi lebih signifikan jika produk yang dijual telah melalui hilirisasi dan menambah nilai keekonomian dari produk mineral ini.

Melalui studi yang berjudul Dampak Investasi Sektor Pertambagan Terhadap Kinerja Perekonomian Nasonal dan Regional, INDEF mencatat ada empat provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia yang mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir.

Daerah Penghasil Nikel

Keempat Provinsi tersebut diantaranya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yang telah berkontribusi pada penerimaan investasi di sektor pertambangan hingga 83,35 persen selama 2021.

Lebih lanjut, riset ini menyimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak ekonomi yang paling besar dari satuan nikel yang diolah.

“Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan nikel di Indonesia. Riset kami menyimpulkan bahwa terlepas produksi bijih nikel yang lebih rendah dibanding daerah lain, tetapi dampak ekonomi dari per satuan nikel yang diolah memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap PDRBnya. Hal ini terjadi karena di provinsi ini pertambangan nikel sudah pada tingkat hilirisasi,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom INDEF dikutip Kamis (9/3/2023).

Sebagaimana yang diketahui saat ini produksi nikel di Sulawesi Selatan sudah dapat menghasilkan Nickel Matte.

Sementara provinsi lain masih berada di level mengolah biji nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferronickel. Artinya semakin tinggi level hilirisasi dan pengolahan nikel maka semakin besar efek ekonominya, khususnya pada pembukaan lapangan kerja baru.

“Hilirisasi dari industri tambang merupakan implementasi tegas dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Selain meningkatkan PDRB daerah, riset kami juga menyimpulkan provinsi yang mengimplementasikan kebijakan ini dapat meningkatkan pencapaian indikator pembangunan ekonomi lain seperti pendapatan, konsumsi, dan membuka lapangan pekerjaan lebih besar," lanjut Rizal.

Berdasarkan data produksi 2022, Provinsi Sulawesi Selatan telah mengolah 2,6 juta ton bijih nikel dan dapat membuka lapangan kerja baru hingga 36.207 orang.

Sementara Provinsi Maluku Utara yang mengolah 34,9 juta ton bijih besi, tertinggi di antara tiga provinsi lainnya, dimana hanya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 8.939 orang.

Menurut studi ini, salah satu kesimpulan yang didapatkan INDEF adalah dampak investasi sektor pertambangan yang disertai dengan hilirisasi terbukti memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian baik di daerah penghasil tambang maupun nasional. Kegiatan investasi merupakan salah satu bentuk strategi yang efektif dan relevan dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat.

Pemerintah memastikan telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi mineral nikel berisi tahap-tahap yang dilalui hingga 2045.

Penyusunan peta jalan smelter nikel ini dilakukan 2 kementerian. Keduanya yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.

"Sejak saya masuk sebagai staf khusus sudah ada beberapa hal yang dibuat minerba. Kami susun grand strategy sektor minerba. Ini semuanya ada di minerba, jadi roadmap-nya sudah ada semua untuk komoditas penting," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif.

Ini dia ungkapkan pada acara workshop Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba bertema "Creating Good News for a Better Minerals Sector" yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Hingga saat ini tercatat ada sembilan fasilitas smelter nikel di bawah naungan Kementerian ESDM.

Lima di antaranya sudah berproduksi, dan dua masih fase konstruksi. Dua lainnya masih dalam perencanaannya.

Menurut Irwandy, sejumlah kendala dalam pengembangan smelter nikel antara lain masalah pendanaan, pasokan energi, pembebasan lahan, perizinan, dan isu lainnya.

Untuk pendanaan, pemerintah sudah mempertemukan pihak perusahaan dengan perbankan untuk melihat peluang potensi pengembangan smelter nikel.

"Untuk pembebasan lahan harus dilakukan dengan pendekatan sosial yang baik. Dari sisi perizinan Pemerintah sudah berupaya untuk mempercepat. Sedangkan isu lain, kelemahan kita ada teknologi, kita bayar terlalu bayak untuk teknologi. Tenaga kerja asing, kedatangan alat itu bergantung pada kerja sama industri dengan pemerintah," kata Irwandy.

Roy A Arfandy, Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada, holding dari Harita Nickel, mengakui adanya kendala pendanaan saat awal pengembangan smelter nikel. Dia berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengatasi masalah pendanaan Ini.

"Setengah mati cari pinjaman. Pabrik MHP (mixed hydroxied predipitate) kami investasinya besar, US$1,2 miliar. Untuk pendanaan memang perlu dibantu. Bank pemerintah banyak menahan untuk pendanaan karena masalah sumber listrik,” kata dia.

Produksi MHP ini menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).

MHP yaitu campuran padatan hidroksida dari nikel dan cobalt. MHP merupakan produk antara dari proses pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah sebelum diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat.

Saat ini Harita juga sedang mengembangkan fasilitas produksi lanjutan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan material utama baterai kendaraan listrik.

Roy mengungkapkan di Halmahera, Maluku Utara kebutuhan listrik berasal dari pembangkit yang dibangun perusahaan, yaitu pembangkit batu bara.

“Kami sudah coba menggunakan panel surya, tapi kapasitasnya tidak besar dan butuh lahan yang sangat luas, ratusan hektare. Kami juga butuh izin lebih lanjut untuk eksplorasi lanjutan," ujarnya.