Sri Mulyani Anggarkan Belanja Negara Rp 3.476,2 Triliun di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.215,7 triliun -Rp3.476,2 triliun. Sedangkan pendapatan negara akan ada berada di kisaran Rp2.719,1 triliun - Rp2.865,3 triliun.

Keseimbangan primer (primary balance) didesain mendekati nol agar bisa menjaga kesehatan APBN. Sehingga dengan itu defisit 2024 ditetapkan sebesar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penerimaan perpajakan ditargetkan bisa mencapai Rp 2.280 triliun - Rp 2.355 triliun, naik 9,91 persen-10,18 persen jika dibandingkan dengan APBN 2023. Sementara itu, untuk belanja Pemerintah Pusat di kisaran Rp 2.400,7 triliun - Rp 2.631,2 triliun, atau meningkat 10,43 persen hingga 11,37 persen dari APBN 2023.

"Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja yang ada di BUN (Bendahara Umum Negara) untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya juga tidak rutin. Namun penting seperti untuk pendanaan Pemilu," tutur Sri Mulyani dalam pembukaan Rakorbangpus 2023 di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/4/2023).

Bendahara negara ini melanjutkan anggaran transfer ke daerah disiapkan sekitar Rp 815 triliun - Rp 845 triliun. Di tahun 2024 nanti, Pemerintah menganggarkan untuk belanja khusus, yakni untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dan Pemilu Raya 2024

"Pembangunan IKN itu jelas sudah dimulai tahun ini dan tahun depan, Pemilu itu kita lihat untuk tahun depan bulan Februari untuk seluruhnya, dan Pilkada pada ujung tahun 2024," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa capaian kinerja APBN pada bulan Februari 2023 berjalan  sangat baik 

Meski demikian, APBN 2023 dijaga untuk terus waspada dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (15/3/2023) Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatat surplus yang didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif.

"Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp 419,6 triliun. Ini artinya 17 persen dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama yaitu Januari dan Februari. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak," terangnya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), pada Selasa (14/03).

Selain itu, pemulihan ekonomi, meningkatnya aktivitas masyarakat serta kontribusi implementasi UU HPP terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif.

Sri Mulyani mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp. 279,98 triliun, tumbuh 40,35 persen (yoy) dan mencapai 16,30 persen dari target APBN 2023.

Kenaikan yang signifikan juga terlihat dari sisi PNBP yang mencapai Rp. 86,4 triliun (86,6 persen yoy), mencapai 19,6 persen dari target APBN.

Sementara itu, terjadi sedikit penurunan pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai namun tetap on-track dengan Rp 53,27 triliun, atau 17,57 persen dari APBN pada Februari 2023.

Menkeu memaparkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Februari 2023 adalah Rp. 182,6 triliun, atau8,1 persen dari APBN.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi belanja prioritas yang terus dijaga. 

Adapun belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 105,2 triliun, atau 12,9 persen dari APBN.

"Kenaikan belanja negara 1,8 persen (yoy) ini juga kita harapkan akan mendukung perekonomian kita," jelas Menkeu.

Dari sisi pembiayaan, realisasi sebesar Rp. 186,9 triliun dengan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel.