Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

KPPU Bongkar Alasan Denda 7 Perusahaan Rp 71 Miliar di Kasus Minyak Goreng

Ada kelangkaan minyak goreng di pasaran pada periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021, dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

oleh Arief Rahman H diperbarui 29 Mei 2023, 11:30 WIB

Diterbitkan 29 Mei 2023, 11:30 WIB

Tahun Depan, Minyak Curah Dilarang Dijual di Pasar

Pedagang tengah menata minyak curah yang dijual di pasar di Kota Tangerang, Banten. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menjatuhkan denda dengan total Rp 71 miliar kepada 7 perusahaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menjatuhkan denda dengan total Rp 71 miliar kepada 7 perusahaan. Sebabnya, karena membatasi penjualan minyak goreng kemasan pada periode kelangkaan beberapa waktu lalu.

Diketahui, ada kelangkaan minyak goreng di pasaran pada periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021, dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. KPPU menduga, adanya praktik kartel dan kesengajaan yang menyebabkan kelangkaan itu.

Setelah berjalan cukup panjang, KPPU akhirnya menjatuhkan putusan berupa denda Rp 71,2 miliar kepada 7 perusahaan. Perkaranya adalah sengaja membatasi volume produksi dan distribusi minyak goreng.

"Pembatasan peredaran bisa melalui pembatasan jumlah produksi dan jumlah yang disampaikan ke distributornya. Jadi bisa ke keduanya," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU kepada Liputan6.com, Senin (29/5/2023).

Informasi, dalam persidangan yang dilakukan KPPU, Majelis Komisi menemukan adanya rasio input yang lebih besar daripada output pada periode pelanggaran. Maka, tidak terbukti para perusahaan melakukan kenaikan harga berdasarkan harga input sebagai pembentuk harga pokok.

Atas hal tersebut, margin keuntungan yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dengan demikian para Terlapor dapat disimpulkan tidak melakukan penetapan harga untuk minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan.

Disisi lain, Majelis Komisi juga menemukan para Terlapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET). Yakni dengan melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Faktanya, pada saat kebijakan HET minyak goreng dicabut, serta merta pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Daftar 7 Perusahaan

Pedagang mengemas minyak goreng curah di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pencabutan menyusul dikeluarkannya Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan ekspor CPO dan turunan lainnya dan Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah Sistem DMO-DPO. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 Terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c (terkait pembatasan peredaran/penjualan barang).

Atas pelanggaran di atas, KPPU menjatuhkan besaran sanksi denda yang beragam kepada 7 (tujuh) Terlapor tersebut, dengan total denda yang mencapai Rp 71,28 miliar.

• PT Asianagro Agungjaya sebagai Terlapor I

• PT Batara Elok Semesta Terpadu sebagai Terlapor II

• PT Incasi Raya sebagai Terlapor V

• PT Salim Ivomas Pratama, Tbk sebagai Terlapor XVIII

• PT Budi Nabati Perkasa sebagai Terlapor XX

• PT Multimas Nabati Asahan sebagai Terlapor XXIII

• PT Sinar Alam Permai sebagai Terlapor XXIV.

Denda Berbeda-beda

Pedagang memasukan minyak goreng curah ke plastik di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kementerian Perindustrian mencabut subsidi minyak goreng curah kepada pelaku usaha mulai Selasa (31/5/2022). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mengacu angka total denda Rp 71,2 miliar yang dijatuhkan kepada 7 perusahaan tersebut, masing-masing dikenakan denda dengan nominal yang berbeda-beda.

Pertama, PT Asianagro Agungjaya selaku terlapor I dihukum denda Rp 1 miliar. Kedua, PT Batara Elok Semesta Terpadu sebagai terlapor II dihukum denda Rp 15,24 miliar.

Ketiga, PT Incasi Raya selaku terlapor V dihukum denda senilai Rp 1 miliar. Keempat, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku terlapor XVIII dihukum denda Rp 40,88 miliar.

Kelima, PT Budi Nabati Perkasa sebagai terlapor XX dihukum denda Rp 1,76 miliar. Keenam, PT Multimas Nabati Perkasa sebagai terlapor XXIII dihukum denda Rp 8 miliar. Ketujuh, PT Sinar Qlqm Permai sebagai terlapor XXIV dihukum denda Rp 3,36 miliar.

Infografis Pejabat Kemendag Terjerat Kasus Mafia Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

powered by

HARGA EMAS

Harga Emas Pulih di Awal Pekan, Sinyal Positif?

Petugas menunjukan dummy emas batangan saat pameran di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau emas Antam turun Rp 4.000 menjadi Rp 751 ribu per gram, pada perdagangan Jumat (23/8/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga Emas Antam Melambung di Awal Pekan, Cek di Sini!

Prediksi Harga Emas Minggu Ini, Terjun Bebas Lagi?

Menurut informasi dari laman logammulia.com, harga emas Antam hari ini (12/9/2024) mencapai Rp1.409.000 per gram, turun dari sebelumnya Rp1.411.000 per gram. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga Emas Antam Turun Lagi, Simak Rincian di 16 November 2024

Ilustrasi harga emas dunia hari ini (Foto By AI)

Parah, Harga Emas Menuju Penurunan Terbesar dalam 3 Tahun

POPULER

Berita Terbaru

Berita Terkini Selengkapnya

Liputan6

Kanal

KPPU Bongkar Alasan Denda 7 Perusahaan Rp 71 Miliar di Kasus Minyak Goreng

Daftar 7 Perusahaan