Sri Mulyani Ingin Masyarakat Lebih Kritis soal Uang Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan APBN. Salah satunya melalui gelaran kampanye simpatik bertajuk Spectaxcular 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu, (6/8/2023).

Dalam arahannya, Sri Mulyani menilai acara ini sangat penting sebagai bentuk edukasi yang mudah diterima masyarakat. Pajak dan APBN sejatinya telah dirasakan oleh setiap masyarakat dalam berbagai bentuk seperti subsidi energi dan pembangunan di sekitar kita.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, dengan besarnya manfaat pajak dan APBN tersebut, masyarakat pasti menjadi lebih kritis terhadap uang pajak.

"Jadi, kita (Kemenkeu) akan semakin terus transparan, semakin terus memperbaiki, semakin terus melayani, kita akan terus edukasi. Kalau ada yang salah, kita akan terus koreksi," janji Sri Mulyani.

Untuk meningkatkan signifikansi tercapainya tujuan edukasi pajak dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan sejumlah bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI.

Sebagai stakeholders Kementerian Keuangan yang turut menggerakan ekonomi masyarakat sekaligus aktif mendukung pertumbuhan UMKM nasional, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meyakini komitmen perbankan dalam mendukung pajak yang kuat untuk APBN kredibel, transparan, dan akuntabel.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dukungan perbankan terhadap APBN dan pajak, termasuk dalam mendukung Reformasi Perpajakan yang sedang kami jalankan," kata Suryo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini akan melebih target yang sudah ditentukan sebesar Rp 1.818,2 triliun atau mencapai 105,8 persen.

"Kami memperkirakan bahwa dengan tren tadi pelemahan global dan normalisasi dari penerimaan negara maka sampai akhir tahun 2023, penerimaan akan mencapai Rp 1.818,2 triliun. Kita akan melampaui target dari tahun ini mencapai 105,8 persen," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Meskipun melampaui target, lanjutnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan di 5,9 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen.

"Jadi ini di satu sisi kombinasi antara kewaspadaan bahwa trennya mulai berbalik, namun kita masih mempertahankan penerimaan, sehingga kita bisa mencapai di atas target sebesar 105,8 persen," kata dia.

Sementara itu, untuk Pabean dan Cukai yang mencapai kontraksi 18,8 persen di semester I, dia memperkirakan semester II 2023 akan mengalami hal yang relatif lebih baik dibandingkan semester I.

"Kami memperkirakan semester 2 akan mengalami hal yang relatif lebih baik. Terutama kita lihat untuk beberapa penerimaan sumber daya alam," imbuhnya.

Namun tarif bea keluar dari produk mineral dengan adanya proses hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan bea, sehingga pada akhir tahun kepabeanan dan cukai diperkirakan akan terkumpul RP 300,1 triliun. Artinya 99 persen dari target tahun ini.

"Ini masih cukup baik karena bea dan cukai selama pandemi tiga tahun berturut-turut tidak pernah mengalami kontraksi penerimaan. Jadi ini berkontraksi karena adanya normalisasi harga dari komoditas," tambahnya.