Anggota DPR Dapat Rumah Sekelas Menteri di IKN, Dibangun Usai Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ibu Kota Nusantara atau IKN nantinya tidak hanya jadi rumah bagi para pejabat negara di pemerintahan. Anggota DPR RI juga bakal difasilitasi rumah dinas.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah juga akan membangun rumah bagi para anggota legislatif di IKN Nusantara.

"Ya dibangun. Skemanya sama, rumah negara itu nanti," ujar Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Namun, Iwan menambahkan, pembangunan rumah anggota DPR saat ini masih menunggu Rencana Pengembangan Kawasan di IKN, khususnya terkait penetapan lahan.

"Sehingga dari lahan itu kita analisis berapa anggota DPR yang akan dipindahkan, 1.000 (ha) misalnya," kata Iwan.

"Nah, 1.000 (ha) itu dengan luas lahan yang ada apakah bentuknya bisa rumah landed, rumah tapak, apakah low rise apartment, apakah mungkin high rise dengan ukuran yang standar untuk mereka," tuturnya.

Kementerian PUPR sendiri sudah menetapkan teknis pembangunan rumah di IKN, termasuk untuk anggota dewan. Iwan menyebut rumah anggota DPR di IKN nantinya akan sekelas dengan rumah menteri.

"Kurang lebih setara, hampir sama lah dengan menteri. Bentuknya itu aja, fasilitasinya itu apa, terkait dengan lahan yang disiapkan ini," ungkapnya.

Kendati begitu, pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah anggota DPR, baik untuk APBN 2023 maupun RAPBN 2024. Sehingga, rumah tersebut nantinya baru akan dihuni oleh anggota legislatif baru yang terpilih di Pemilu 2024.

"Kalau melihat tahapannya baru nanti (dibangun) setelah 2024. Itu kan termasuk dalam program RPJM di kabinet ke depan," pungkas Iwan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi melansir Antara di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN Nusantara di Pulau Kalimantan.

Sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Puluhan ribu hektare lahan itu, kata Jokowi, dapat dimiliki dengan dibeli bukan diperoleh gratis.

“(Sebanyak) 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? tanya ke pak Kepala Otorita IKN. ini peluang, ini peluang,” kata Jokowi dalam forum itu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen (year on year/yoy) pada kuartal II 2023.

Hal itu menandakan, Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Menurut dia, di antara negara-negara dan kawasan anggota Group of Twenty (G20), hanya Indonesia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

“Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 yang tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, RRT,” kata dia.

Jokowi meminta REI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Dia ingin agar rakyat kecil dibantu untuk dapat memiliki hunian yang sehat dan layak. Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar pembangunan rumah atau jenis properti lainnya harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

“Ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya, air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir. Tolong betul-betul dilihat hal-hal, sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan,” kata Jokowi.