Menaker Soal Polusi Udara Jakarta: Belum Ada Keputusan WFH

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah angkat bicara soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan penerapan hybrid working untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek.

Ida mengaku, pihaknya tengah mendiskusikan wacana tersebut. Namun, belum diketahui himbauan WFH untuk pekerja swasta tersebut nantinya akan melalui himbauan surat dari menteri, perusahan masing-masing, atau pemerintah provinsi.

"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Kita belum sampai pada apakah menghimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan," ujar Ida saat ditemui, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Kendati begitu, pihaknya akan terus mencari jalan keluar, sehingga polusi di Jabodetabek tidak semakin buruk. "Harus dicarikan jalan keluar memang," tuturnya.

Wacana Pemerintah

Sebelumnya, Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang sangat buruk dalam sepekan terakhir. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan hybrid working.

Dalam rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working itu.

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mewajibkan 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta mulai 21 Agustus mendatang. WFH diterapkan buntut buruknya kualitas udara Jakarta.

Hal ini disampaikan Prasetio dalam audiensi bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mulai dari Walhi hingga LBH Jakarta di Gedung Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Mungkin saya sebagai pimpinan DPRD, mulai tanggal 21 nanti saya buat suatu kebijakan untuk di kantor, karyawan, sekwan dan mengimbau Pak Gubernur dan jajarannya untuk memberi WFH 50 persen untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Selain itu, Prasetio juga menyebut perusahaan swasta dan instansi yang ada di lingkungan Pemprov DKI juga bakal diajak ikut andil menerapkan WFH 75 persen pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta.

"Imbauan juga WFH 75 persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4-7 September," kata dia.

Prasetio menyampaikan, sebagai anggota dewan dia menerima aspirasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan kualitas udara di Jakarta. Dia pun menyetujui fakta tingkat polutan di Jakarta semakin tinggi.

Prasetio mengaku, mengalami sendiri dampak dari buruknya polusi udara di DKI Jakarta. Prasetio bercerita, saat tak lagi melihat gedung-gedung tinggi karena tertutup kabut tebal polusi udara Jakarta.

"Bukan apa-apa, sekali lagi saya melihat saya juga barusan sampai hadir ke sini ya dari arah Budi Kemuliaan menuju Bunderan HI itu sudah tidak terlihat. Begitu kabutnya tebal. Saya takutnya saya juga sudah umur tiba-tiba kena," kata Prasetio. 

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com