KTT ASEAN: Swasta Berperan Penting Perkuat Reformasi Kebijakan di Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut bahwa sektor swasta memiliki peran yang signifikan untuk memperkuat Reformasi kebijakan di negara-negara Asia Tenggara.

Ia menjelaskan sektor swasta aktif membantu pemerintah untuk mendorong Reformasi kebijakan dan menempatkan ASEAN menjadi pusat keterhubungan ekonomi global.

“Penyelenggaraan KTT ASEAN Business & Investment Summit 2023 memperkuat posisi sektor swasta dalam mendorong reformasi kebijakan dan menempatkan ASEAN sebagai pusat keterhubungan ekonomi global,” kata Arsjad, dalam acara pembukaan ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2023 di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/9).

Perlu diketahui, ABIS 2023 mempertemukan lebih dari 2.000 peserta dari 50 negara, yang memiliki latar belakang pemerintahan, CEO, maupun eksekutif senior yang mewakili perusahaan multinasional dan regional.

Arsjad bilang, pada pertemuan ASEAN-BAC menyoroti peran strategis sektor swasta dalam mendorong diskursus global dan regional mengenai tema-tema utama KTT, seperti Transformasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi.

Komitmen ASEAN

Sejak didirikan pada 1967, ASEAN telah menunjukkan komitmen yang kuat mendorong integrasi regional, menjaga stabilitas, dan mencapai kemajuan signifikan pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi.

"Dipicu oleh stabilitas politik, integrasi regional, dan masyarakat kelas menengah yang berkembang pesat, ASEAN menawarkan peluang bisnis yang sangat besar dengan investasi yang relatif stabil dan tenaga kerja muda (bonus demografi) yang besar," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsjad menuturkan KTT ABIS 2023 akan menekankan kebutuhan mendesak akan tindakan kebijakan yang merangsang bisnis dan investasi di ASEAN. Hal tersebut terutama menyoroti peran sektor swasta dalam mendorong isu-isu utama, antara lain transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, serta fasilitasi perdagangan dan investasi.

"Keberagaman pemikiran para pemimpin pemerintahan dan bisnis dalam KTT ABIS 2023 ini akan dieksplorasi untuk menyoroti isu-isu utama yang berdampak pada pertumbuhan ASEAN di tengah tatanan global," Arsjad mengakhiri.

Dalam upaya memajukan transformasi digital pada roda perekomonian di negara negara Asia tenggara, kelompok ASEAN mengambil pendekatan praktis.

ASEAN-BAC Indonesia Policy Manager for Digital Transformation, Yohanes Lukiman memamerkan salah satu dari praktek itu diantaranya adalah ekosistem pembayaran kode QR Whitepaper, pinjaman digital untuk UMKM, dan Wiki Entrepreuner.

"Praktik kode QR ASEAN sudah berfungsi, sudah beroperasi. Ini adalah skema regional yang dikembangkan lebih lanjut oleh Dewan Penasihat Bisnis ASEAN melalui advokasi yang agresif, dengan menyajikan pandangan kami mengenai potensi kode QR dan jalur masa depan melalui Whitepaper," kata Yohanes Lukiman dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).

"Whitepaper dan Kode QR dirumuskan untuk menjadi bahan pertimbangan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN serta kelompok kerja dan asosiasi ASEAN yang relevan seperti KADIN. Hal ini melihat konteks unik ASEAN dalam mengukur potensi peningkatan penerapan kode QR, dan yang terpenting, bagaimana pelaku sektor swasta dapat bersinergi dengan skema kode QR," jelasnya.

Menurut Yohanes, hal terpenting adalah bagaimana ekosistem pembayaran regional ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASEAN membuat perubahan dalam aktivitas ekonomi digital di kehidupan sehari-hari.

"Dewan Penasihat Bisnis ASEAN akan segera mengumumkan kolaborasi dengan mitra resmi kode QR yang akan menggunakan jangkauan dan pengaruh mereka yang luas untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan ekosistem pembayaran yang dapat dioperasikan," ungkapnya.

"Kami telah mengambil pendekatan analitis kuantitatif dan kualitatif untuk sampai pada dua rangkaian rekomendasi. Yang pertama adalah rekomendasi yang praktis dan dapat dicapai untuk mempercepat implementasi dan adopsi. Yang kedua adalah sinergi bisnis kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan sektor publik dan swasta dalam mengembangkan skema pembayaran kode QR di ASEAN," sambung Yohanes.