Menteri Bahlil Bantah Tudingan Capres Anies Baswedan Soal Rempang Proyek Titipan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tudingan calon presiden Anies Baswedan mengenai proyek di Pulau Rempang yang saat ini menimbulkan konflik merupakan proyek titipan. 

"Terkait dengan Xinyi (Pulau Rempang) ini ada orang bilang PSN dadakan, dari mana ada PSN titipan, darimana PSN (titipan) itu," kata Bahlil kepada awak media di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Terdapat dua sumber untuk menetapkan PSN. Yakni, murni berasal dari pemerintah dan masukan kalangan dari dunia usaha.

"Yang dibuat swasta murni bisa muncul dan diajukan apabila diyakini untuk bisa berjalan dan sudah ada investor," jelasnya.

Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha. Di mana terdapat investor besar yakni Xinyi Grup yang bersedia menggarap proyek yang menuai polemik tersebut.

"Itulah terjadi PSN yang ada di Rempang," ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil meminta kerja sama awak media untuk memberikan pemberitaan yang positif guna menjaga iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif. Sehingga, memberikan kepastian bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Rempang itu sekarang Xinyi, tapi kalau berita terus gini bisala larilah, jangan kan Xinyi, saya aja bisa pusing nih," tegas Bahlil Lahadalia mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berujung pada konflik agraria. Transparansi dan isu titip proyek pun menjadi sorotan.

“Ya ditunjuk saja proyek mana yang nitip siapa,” tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilangsungkan pemerintah pusat hingga berujung pada konflik agraria antara penduduk lokal dengan pemerintah di beberapa lokasi.

Hal itu, disampaikan Anies menjawab pertanyaan Jurnalis Najwa Shihab terkait dengan catatannya mengenai adanya 32 konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan 11 konflik itu terjadi lantaran PSN, termasuk yang terbaru adalah PSN Rempang Eco City, di Pulau Rampang, Kepulauan Riau. 

"Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha," kata Anies dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).

Anies menjelaskan, memang PSN awalnya merupakan langkah baik dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan agar berdampak pada kesejahteraan warga. Namun, Anies menilai eksekusi PSN masih meninggalkan banyak catatan.

"Idenya untuk mempercepat itu fine. Itulah yang kita harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat," ungkap dia.

Menurut Anies, ada ruang yang harus diperbaiki untuk melaksanakan PSN. Anies berujar, penentuan program sebagai program strategis harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha.