Pilih Jadi Dosen, Didid Noordiatmoko Berhenti sebagai Kepala Bappebti

Liputan6.com, Jakarta - Didid Noordiatmoko telah menyelesaikan masa bakti menjadi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hingga 31 Oktober 2023.

Usai melepas jabatannya, Didid pun memilih untuk menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi. 

"Pilihan saya mau jadi dosen karena dosen fungsional, seorang pegawai harus memilih jabatan fungsional atau struktural tidak boleh merangkap fungsional dan struktural," kata Didid saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023). 

Dengan demikian, Didid pun memilih jabatan fungsional dan menjadi dosen. Sehingga, ia harus berhenti menjadi Kepala Bappebti. 

"Jadi saya di hari ini lebih memilih fungsional maka saya harus berhenti jadi Kepala Bappebti," kata dia. 

Perlu diketahui, Didid akan memasuki usia 60 tahun dalam beberapa hari ke depan. Artinya, ia sudah tidak bisa memiliki jabatan struktural. Sedangkan, untuk jabatan fungsional masih bisa karena maksimal usia adalah 65 tahun. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Penetapan Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri resmi berlaku Rabu, 20 April 2022.

Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto mengungkapkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri dapat tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik.

"Menteri Perdagangan telah menunjuk Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono sebagai Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung RI,” ujar Suhanto dalam keterangan tertulis.

"Penunjukan tersebut untuk memastikan agar pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri tetap berjalan,” lanjut Suhanto.

Sebelumnya diberitakan, Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengungkapkan sering sakit perut karena asam lambung naik, lantaran bursa kripto Indonesia tak kunjung ada. 

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sebelumnya memberikan arahan kepada Bappebti untuk merampungkan bursa kripto Indonesia dalam tenggat waktu hingga Juni 2023. 

“Menteri beri arahan segara pembentukan bursa kripto hingga tenggat waktu Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto suatu kebutuhan. Belum ada bursa kripto saya sedikit-sedikit sakit perut karena asam lambung naik. Dengan ada bursa kripto kita akan berbagi risiko antara Bappebti dan bursa kripto itu sendiri,” ujar Didid dalam acara penutupan Rapat Kerja Bappebti, Jumat (20/1/2023). 

Didid menambahkan, dalam membentuk bursa kripto artinya harus membangun ekosistem perdagangan secara keseluruhan dengan membentuk kliring, kustodian, dan bursa itu sendiri. 

"Yang harus kami bentuk itu adalah ekosistem perdagangan, bukan hanya sekedar bursa kripto," jelas Didid. 

Menurut Didid tenggat waktu yang diberikan Menteri Perdagangan dalam pembentukan bursa hingga Juni 2023 masih sangat bisa terlaksana. 

"Bagi kami masih possible untuk meluncurkan bursa kripto pada Juni 2023. Saat ini kami masih pada tahap pertama, karena yang sulit itu tahap pertama. Kita tidak hanya membuat bursa, tetapi ekosistem perdagangan, jadi kita akan jemput bola untuk pihak yang jadi kliring, kustodian, dan bursa itu sendiri," lanjut Didid. 

Didit melanjutkan, sampai saat ini Didid sudah menilai kira-kira mana pihak yang sesuai untuk menjadi bursa kripto, tetapi masih belum bisa menyebutkan nama atau perusahaan terkait. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan, masyarakat harus memastikan 2L dalam memutuskan berinvestasi aset kripto, yaitu legal dan logis. 

Legal artinya masyarakat harus memastikan berinvestasi pada pedagang yang legal berizin (terdaftar) di Bappebti, logis artinya masyarakat harus memahami betul mekanisme transaksi aset kripto sehingga paham tingkat keuntungan yang ditawarkan adalah wajar. 

"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menitikberatkan perlindungan masyarakat pada awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia. Masyarakat harus memastikan aspek 2L, yaitu legal dan logis, dalam berinvestasi sebab aset kripto bukan mainan," jelas Didid dalam siaran pers, Rabu (9/8/2023).

Pada 2022, Didid menuturkan, lebih dari 50 persen pelanggan aset kripto di Indonesia adalah masyarakat berusia 18-30 tahun. Artinya aset kripto banyak diminati generasi millenial dan bahkan generasi Z. 

Sumber Dana Berinvestasi Kripto

Jadi, peran pemerintah dalam pengaturan aset kripto merupakan bagian dari perlindungan kepada generasi penerus bangsa. Didid juga menekankan sumber dana yang digunakan dalam berinvestasi. 

"Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah sumber dana. Pastikan berinvestasi dengan dana yang bukan berasal dari dana kebutuhan sehari-hari, apalagi bersumber dari pinjaman," tegas Didid.

Pada Februari silam, Bappebti telah mencanangkan Bulan Literasi Kripto selama satu bulan penuh. Selalu ada pemberitaan tentang aset kripto, terutama bagaimana cara berinvestasi yang sehat dan tepat setiap hari. 

Berikutnya pada Maret, Bappebti juga menggelar Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 

“Kami manfaatkan momen tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, termasuk civitas akademika di berbagai wilayah di Indonesia," ungkap Didid.

Selain itu, bentuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan aset kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi sehingga industri perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat bagi ekonomi nasional.

Didid menambahkan, pemerintah resmi meluncurkan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang diresmikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 28 Juli 2023 lalu. 

Dengan adanya kelembagaan aset kripto yang lengkap, masyarakat akan terlindungi dalam berinvestasi karena transaksi aset kripto lebih transparan, efektif, dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat tumbuh dan berjalan dengan baik.

Didid juga mengajak seluruh pemangku kepentingan perdagangan aset kripto di Indonesia untuk  berkolaborasi meningkatkan literasi masyarakat. 

"Tujuannya agar perdagangan aset kripto dapat berjalan lebih konstruktif dan efektif bagi semua pihak,” pungkas Didid.