Anies Baswedan: Tak Cukup Hilirisasi, Butuh Reindustrialisasi

Liputan6.com, Jakarta Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung soal program hilirisasi yang sudah dijalankan pemerintah saat ini. Namun, dia mencatat perlu ada upaya yang lebih kuat kedepannya. Apa itu?

Anies bilang, salah satu upayanya adalah penguatan reindustrialisasi. Harapannya, langkah itu bisa memperkuat posisi hilirisasi dan memperluas manfaat.

"Kita harus lanjutkan hilirisasi, sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap. Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Melalui upaya reindustrialisasi yang disebutnya itu, Anies berharap bisa membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Dia membidik, ada sekitar 15 juta lapangan kerja baru yang bisa tercipta.

"Ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employement di periode 5 tahun ke depan," tegasnya.

Hilirisasi yang disinggung Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sejalan dengan upayanya untuk meningkatkan perekonkmian Indonesi. Di sisi lain, dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota kecil dan menengah.

"Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM jadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi," bebernya.

Dia juga membidik ada perbaikan pada sisi rasio pajak Indonesia. Jika acuan ideal dari Dana Moneter Internasional sebesar 15 persen, Anies membidik Indonesia harus ada di setidaknya di posisi 13 persen.

"Idealnya kalau IMF bilang 15 persen, kita 13 persen yang benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan yang punya orientasi pemerataan," tegasnya.

Sebelumnya, Bakal Calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan mengungkap rencananya terkait bantuan langsung tunai (BLT) jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029. Dalam jangka panjang, Anies Baswedan mengungkap akan meniadakan bantuan sosial tersebut.

Anies menegaskan, dalam jangka pendek, bansos dan berbagai subsidi masih akan dijalankan untuk menjaga sejumlah kelompok rentan. Namun, kedepannya tak ada lagi bansos karena kelompok rentan tadi sudah ditopang oleh pendapatan yang dimilikinya.

"Menurut kami ke depan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan walfare itu dengan market mekanisme, bukan dengan semata-mata redistributif," ujar dia dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dia mengatakan, proses pemberian bantuan sosial dari redistribusi hasil pungutan pajak tetap dilakukan jangka pendek. Namun, kata Anies, hal itu hanya sebagai solusi jangka pendek.

"Jangka pendek kita melakukan redistribusi, dengan cara ambil itu pajak, ya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, Itu sesungguhnya short term solution, long terms solution-nya adalah inclusion to market," jelasnya.

Dia menerangkan jika tingkat inklusi tadi terjadi, maka, kelompok masyarakat yang tadinya menggantungkan hidupnya kepada bansos akan beralih dengan pendapatan.

"Kalau inclusion to market-nya itu terjadi, maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan, berubah menjadi dari income. Tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu, karena itu belum ada sekarang," tuturnya.

"Jadi program jaminan sosial ini in short terms masih diteruskan, sambil kuenya diperbesar, lalu inclussion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue," imbuh Anies.