Komisi XI DPR RI Ngotot Minta Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Kecil, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic bersikukuh meminta defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 ditetapkan rendah. Mengingat, ada beban lainnya yang harus ditanggung pemerintah perdana Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau (Prabowo-Gibran)

Dolfie menjelaskan, sejumlah porsi beban bagi APBN 2025 mendatang. Salah satu yang disorotinya adalah beban utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp 497 triliun di 2024 ini.

Dia khawatir defisit anggaran malah makin besar dengan adanya beban utang tadi. Mengingat defisit anggaran itu dibiayai salah satunya dari utang. Informasi, defisit APBN 2025 ditetapkan dalam rentang 2,45 persen sampai 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"APBN 2025 buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan jangan langsung tinggi, jangan sudah utang bebannya banyak, masuk pemerintahan baru dibebani utang yang juga besar. Biarkan pemerintahan baru mulai dengan beban utang yang paling kecil," kata Dolfie dalam Rapat Kerja dengan pemerintah, di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kalau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) bukan dibuat oleh dia sendiri. Namun, melibatkan aspirasi pemerintahan berjalan dan calon pemimpin pemerintahan selanjutnya.

"KEM PPKF kan bukan kami yang bikin, eh bukan kami sendiri yang bikin, dalam artian proses internal pemerintah," tegasnya.

Menurutnya, ada perjalanan yang ketat dalam penentuan KEM PPKF yang salah satunya mencakup defisit APBN 2025. Mulai dari dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), dilanjutkan bersama kabinet, hingga dibahas dengan tim transisi pemerintahan.

"Kami menanyakan kepada incoming government ini maunya seperti apa, jadi semuanya memang mewadahi, tapi tetap dalam rambu prudential," tutur Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu menegaskan, tugasnya adalah mewadahi aspirasi pemerintahan selanjutnya, dan pada saat yang sama menjaga prioritas dan kredibilitas dari APBN sebagai penopang.

Dia bisa saja mengatur defisit anggaran lebih rendah, kendati hal itu tergantung dengan besaran belanja dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau bisa lebih rendah tentu kita coba lebih rendah, tapi kan itu lebih rendah itu fungsi dari penerimaan, tadi Panja penerimaan pak wihadi sudah membacanya kan itu. Jadi kalau sudah dipatok penerimaan kira-kira sekian tinggal sekarang masalah belanjanya. Nah belanjanya mau seberapa banyak," bebernya.

Menkeu Sri Mulyani kembali menegaskan, porsi belanja nantinya ditentukan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hingga saat ini, Kerangka Ekonomi Makro didesain untuk mewadahi potensi-potensi program yang akan dijalankan kedepannya.

"Perkara nanti belanjanya komposisi itu kan incoming government nanti yang akan buat. Tapi kira-kira kami sudah tau wadahnya dibutuhkan sekian untuk program-program yang baru, dan ini kemudian ktia taruh dalam postur APBN keseluruhan," tuturnya.

Dia menegaskan, ketahanan APBN menjadi kunci untuk membiayai beragam program yang kedepan akan dilakukan pemerintah.

"Cerita inilah yang nanti akan dibaca oleh semua, market akan lihat, 'ooh oke ini make sense'. Prudent kita pasti akan coba jaga terus, karena ini adalah merupakan pertaruhan untuk Indonesia juga sih," pungkasnya.