BUMN Ramai-Ramai Minta PMN hingga Rp 44 Triliun, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan BUMN senilai Rp 44,24 triliun pada 2025.

Saat ditemui sebelum melaksanakan rapat, Erick Thohir mengatakan, anggaran PMN 2025 ini diberikan untuk memudahkan masa transisi pemerintah di bawah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Artinya lewat PMN atau penugasan ini, kita ingin pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak kebingungan," ujar Erick Thohir di kompleks parlemen, Jakarta, ditulis Kamis (11/7/2024).

Erick lantas mencontohkan pemberian suntikan modal negara tahun depan kepada PT Hutama Karya (Persero), yang akan melanjutkan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

"Ya ini bukan karena saya orang Lampung atau Sumatera, tapi ya keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya harus berlanjut di semua pulau," imbuh Erick.

Dampak Positif

Menurut dia, penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN. Ia mencontohkan realisasi dividen per Mei 2024, yang sudah melampaui 50 persen dari target di seluruh tahun ini.

"Dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei ini Rp 56,7 triliun dari yang kita harapkan Rp 80 triliun lebih (2024). Dan tahun depan kita akan targetkan beri Rp 85 triliun lebih," ungkapnya.

Adapun Erick Thohir target memberikan PMN 2025 senilai Rp 44,24 triliun kepada 16 BUMN dari berbagai sektor. Paling banyak dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.

Kemudian, BUMN PT ASABRI sebesar Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Lalu untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).

Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. PT Bio Farman sebesar Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru.

PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

PT LEN Industri sebesar Rp 2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.

Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp 1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.

Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp 975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.