95% Perusahaan di Indonesia Adopsi ESG untuk Tingkatkan Nilai Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia menyoroti jumlah perusahaan di Indonesia yang semakin banyak mengadopsi nilai dan praktik ESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan) dalam menjalankan bisnis. 

President Direktur Institute for Sustainability and Agility (ISA) dan Ketua ESG Task Force Kadin, Maria R, Nindita Radyati mengutip data dari Mandiri Institute pada 2023 yang menunjukkan bahwa 95% perusahaan di Indonesia mengadopsi ESG untuk meningkatkan nilai korporasi mereka.

"Kenapa perusahaan mengadopsi ESG? pertama karena corporate value. Perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Indonesia, termasuk BUMN itu sudah sadar bahwa ESG harus menjadi bagian dari operasi harian mereka,” kata Maria dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Maria melihat, memang belum ada regulasi khusus mengenai ESG. Tapi hal itu bukan berarti perusahaan di dalam negeri tidak melakukan persiapan dalam mendukung target pengurangan emisi Indonesia.

"Bukan berarti juga tidak ada regulasi yang tidak related dengan ESG. (Sudah) ada banyak sekali,” ujarnya.

Dalam studi Mandiri Institute 2023, 91% perusahaan yang disurvei mengungkapkan kontribusi pada lingkungan dan sosial menjadi salah satu alasan mengadopsi nilai ESG. 86% perusahaan mengaku mengadopsi ESG karena regulasi, dan 80% untuk reputasi. Sedangkan 70% perusahaan mengatakan nilai ESG penting untuk strategi bisnis, dan 44% untuk ekspansi pasar.

Sebelumnya, sektor bisnis tengah dihadapi banyak tantangan untuk ikut menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam. Termasuk UMKM, yang juga dituntut meningkatkan kesadaran akan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) untuk lebih peka terhadap isu-isu perubahan iklim dan lingkungan.

Merespons situasi itu, Modalku Modalku berkolaborasi dengan STACS, perusahaan solusi teknologi asal Singapura untuk mempromosikan platform ESGpedia bagi UMKM Indonesia yang ingin memulai perjalanan pelaporan ESG mereka.

ESGpedia memberikan gambaran umum yang terstruktur mengenai topik-topik ESG dan secara otomatis dapat mengkonversi data operasional seperti bahan bakar, zat pendingin, dan konsumsi listrik menjadi emisi gas rumah kaca berdasarkan metode ISO 14064-1 beserta Protokol Gas Rumah Kaca (GRK) yang disesuaikan di Indonesia.

Founder & Managing Director STACS Benjamin Soh mengatakan, ESGpedia dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan data ESG di pasar ASEAN. Dengan menggunakan ESGpedia, ia mengklaim UMKM bisa mendapatkan akses gratis ke platform digital, yang menyederhanakan berbagai standar dan kerangka kerja pelaporan ESG.

"Khususnya di Indonesia, kami menyadari bahwa beberapa institusi atau perusahaan sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pelaporan metrik ESG. Menyadari hal ini dapat berdampak pada UMKM, termasuk mereka yang berada dalam ekosistem rantai pasok perusahaan besar, kami ingin mendukung perjalanan ESG UMKM Indonesia dengan menyediakan akses ke platform yang memungkinkan mereka dengan mudah melaporkan, menghitung emisi GRK, dan memperkuat data ESG mereka," urainya di Restoran Kembang Goela, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sustainability and ESG Lead Grup Modalku, Annette Aprilana menambahkan, penerapan praktik berkelanjutan ke dalam bisnis tidak hanya membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan, tapi juga membantu mempertahankan daya saing bisnis, serta menyadari isu-isu lingkungan dan sosial.

"Kami ingin memastikan UMKM yang tergabung dalam ekosistem kami memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk terus berkembang dan mampu menjawab pertanyaan para pemangku kepentingan terkait ESG saat dibutuhkan," ungkapnya.

Adapun melalui pelaporan metrik ESG, ia menilai UMKM dapat membuat rencana aksi mengenai topik ESG penting apa yang perlu mereka atasi. UMKM mampu memberikan dampak positif lebih lanjut dengan menyesuaikan aktivitas bisnis mereka dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi bumi.

Pemerintah RI juga telah mengembangkan Roadmap SDG's untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Ketika tujuan global ini diterapkan di level perusahaan, maka berbagai bisnis akan lebih sadar untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam operasi mereka, di mana peran UMKM menjadi sangat penting untuk mencapai agenda ini.

Executive Director Indonesia Global Compact Network (IGCN) Josephine Satyono menyampaikan, UMKM juga dapat menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan melalui Sepuluh Prinsip United Nations Global Compact (UNGC). Meliputi bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi.

"Beberapa langkah yang bisa dilakukan UMKM adalah dengan memahami seluruh tujuan global tersebut, menentukan prioritas serta target aktivitas SDG yang paling berdampak, implementasi tujuan SDG tersebut ke dalam bisnis, dan melaporkan kontribusi yang dilakukan terhadap SDG," ujarnya.

"Dengan menerapkan Sepuluh Prinsip UNGC ke dalam strategi, kebijakan, dan prosedur, UMKM dapat mempersiapkan bisnis mereka untuk meraih kesuksesan jangka panjang," pungkas Josephine.