Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Sri Mulyani: RI Butuh Anggaran Rp4.000 Triliun Buat Atasi Perubahan Iklim

Sri Mulyani menyebut anggaran perubahan iklim sebesar itu setara dengan 1,1 kali anggaran negara Indonesia selama satu tahun.

oleh Tira Santia diperbarui 06 Sep 2024, 18:30 WIB

Diterbitkan 06 Sep 2024, 18:30 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Indonesia Sustainable Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penyelesaian perubahan iklim di Indonesia memerlukan anggaran sebesar USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun.

Bendahara negara ini menyebut, anggaran sebesar itu setara dengan 1,1 kali anggaran negara Indonesia selama satu tahun.

"Kita membutuhkan USD 281 miliar atau mungkin banyak dari hadirin tidak tahu apa arti USD miliar. Jadi, saya akan menerjemahkannya menjadi Rp 4.000 triliun. Ini setara dengan 1,1 kali dari total anggaran Indonesia setiap tahun," kata Sri Mulyani dalam Indonesia Sustainable Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024).

Sri Mulyani juga menekankan bahwa untuk mencapai transisi energi, tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperlukan anggaran khusus untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.

"Kami terus berusaha, tidak hanya dengan mengalokasikan APBN, tapi juga menggunakan instrumen fiskal seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk, dan sebagainya. Hal itu kami lakukan untuk mendorong sektor swasta berpartisipasi dalam upaya ini," ujarnya.

Instrumen Keuangan

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi, di antaranya penerbitan sukuk hijau dan obligasi biru guna membiayai proyek-proyek pemerintah untuk menurunkan emisi karbon.

Penerbitan Sukuk

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 2018 hingga 2023, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk sebesar USD 7,07 miliar.

"Agar kita juga dapat merangsang lebih banyak sumber pembiayaan, kita juga menerbitkan lebih banyak instrumen pembiayaan seperti sukuk, sukuk hijau, atau obligasi biru dalam hal ini, yang sebenarnya telah diterbitkan sebesar USD 7,07 miliar antara tahun 2018 hingga 2023," ujarnya.

Selain instrumen fiskal murni, Pemerintah juga membangun mekanisme pasar berbasis pembiayaan iklim, yaitu penetapan harga karbon melalui pasar karbon.

Lanjutkan Membaca ↓