Prakerja Bakal Perkuat Tata Kelola untuk Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) merespons rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan BPK mengenai peserta kartu prakerja yang tak memenuhi syarat.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akan memperkuat tata kelola serta berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat menyediakan Antarmuka Pemograman Aplikasi (API) sehingga dapat mengecek NIK pendaftar apakah statusnya tercatat aktif sebagai mahasiswa.

Hal itu sebagai respons terkait BPK yang menemukan 54.856 peserta kartu prakerja tak memenuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

"Prakerja pasti menindaklanjuti semua temuan BPK,” tutur Direktur Eksekutif MPPKP, Denni Puspa Purbasari, seperti dikutip dari Antara, Kamis (10/10/2024).

Adapun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, pendanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari APBN yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) sehingga pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) MPPKP merupakan bagian dari pemeriksaan atas LK BUN.

Pada Kamis, 3 Oktober 2024, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK MPPKP Tahun 2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian. Pemeriksaan ini tidak memberikan opini, melainkan menjadi pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN tahun 2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diberikan oleh BPK terhadap LK BUN tahun 2020 hingga 2022 di mana Program Kartu Prakerja ada di dalamnya.

Saat memberikan laporan, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menyampaikan ada masalah dalam hal penetapan peserta dan pengendalian kehadiran peserta kelas daring (webinar). BPK menemukan 54.856 NIK penerima Kartu Prakerja Tahun 2023 yang tidak sesuai ada di database Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama November 2023.

Sejak 2020 MPPKP menggunakan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDDikti) Kemendikbudristek guna mengecualikan siswa dan mahasiswa aktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

Data ini telah mencakup siswa dan mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama (Kemenag).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Prakerja kemungkinan akan dilanjutkan pada Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Hampir seluruh program itu akan dibahas kemudian, karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut," kata Menko Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Namun, Airlangga belum bisa memastikan apakah program tersebut benar-benar akan dilanjutkan atau tidak. Menurut dia, masih banyak yang perlu dibicarakan lagi dengan Presiden Terpilih. "Masih perlu semua dibicarakan," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, keberlanjutan program Prakerja sangat penting, hal itu ditunjukkan dengan sejumlah capaian yang diperoleh selama lima tahun program itu berlangsung sejak 2020 hingga 2024.

Misalnya berdasarkan Riset Presisi Indonesia (2021), penerima perempuan Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar 33% lebih tinggi dibanding non penerima perempuan. Selanjutnya, hasil Studi Svara Institute (2023) menemukan peningkatan pendapatan penerima Prakerja hingga 17,6% lebih tinggi dibanding non penerima.

Di sisi lain, juga banyak manfaat yang dirasakan peserta dengan kehadiran Prakerja. Berdasarkan Hasil Rapid Assessment TNP2K (2020) mencatat 92% penerima mengalami peningkatan kompetensi, dan Sakernas BPS 2024 mencatat sebesar 92% penerima menganggap Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Prakerja Deni Puspa Purbasari mengatakan, mayoritas peserta program Prakerja adalah generasi milenial dan generasi Z atau biasa yang disebut Gen Z.

"Dari peserta program Kartu Prakerja mayoritas usia 18 sampai 35 tahun atau bisa dibilang itu adalah gen Z dan milenial,” kata Deni dalam sambutannya di acara Temu Alumni Prakerja 2024, Kamis (3/10/2024).

Deni menyampaikan pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender yang paling banyak mengikuti program Prakerja 51 persen adalah perempuan. Kemudian, peserta program Prakerja banyak yang berasal dari daerah perdesaan.

Pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6 ribu lebih program pelatihan baik online maupun offline yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi, serta relevan.

Pelatihan di Prakerja saat ini sudah ada pelatihan digital skills hingga AI, cyber security, green skills dan lain sebagainya. Lembaga pelatihan atau lembaga kursus yang ada di Prakerja pun telah mencapai 540 lebih.

Secara kumulatif dari 2020 hingga sekarang berdasarkan hasil dari evaluasi, program Prakerja meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.

Menurut dia, kehadiran program Prakerja dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dimana jumlah penerima Kartu Prakerja yang pada saat mendaftar statusnya bekerja sebanyak 39 persen, kemudian bertambah menjadi 55 persen.

"Awalnya 39 persen dalam 2 bulan pasca pelatihan naik menjadi 55 persen. PMO akan melakukan tracer study terhadap semua alumni Prakerja 18,9 juta jiwa pada bulan November ini, karena kita mampu dengan menggunakan teknologi digital,” pungkasnya.

BPK juga temukan masalah pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring prakerja kurang memadai.