Dinilai Gercep Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan Amran Banjir Pujian di DPR

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam memangkas regulasi pupuk subsidi dan mempercepat program intensifikasi serta ekstentifikasi.

oleh Fachri diperbarui 04 Des 2024, 19:25 WIB
Diterbitkan 04 Des 2024, 19:25 WIB
Kementan Usulkan Alokasikan Rp23,61 Triliun dari Anggaran 2025 untuk Dukung Swasembada Beras
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Liputan6.com, Jakarta Komisi IV DPR RI mengapresiasi gerak cepat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam memangkas regulasi pupuk subsidi dan mempercepat program intensifikasi serta ekstentifikasi. Pasalnya, langkah Mentan Amran tersebut selaras dengan visi Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan, kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.

“Kami dari Fraksi NasDem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Cindy juga mengungkapkan, langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati El Nino parah sepanjang sejarah.

“Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Cindy mengapresiasi langkah cepat lainnya dari Mentan Amran yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Ia menyebut, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.

“Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat," ujarnya.

"Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” imbuh Cindy.

DPR Dukung 1000%

DPR Usulkan Litbang Pertanian Kembali ke Kementerian untuk Percepat Swasembada Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo dan Mentan Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja Bersama di Gedung DPR RI, Rabu, 4 Desember 2024.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengapresiasi keberanian Mentan Amran dalam memangkas regulasi kebijakan pupuk subsidi. Baginya, keberanian tersebut perlu didukung bersama untuk memudahkan petani dalam berproduksi.

“Oleh karena, itu keberanian Bapak Menteri (Amran Sulaiman) untuk memangkas kementerian kementerian lain tidak terlibat pada pupuk subsidi kami dukung bukan 100% tapi 1.000%,” ujarnya.

Menurut Firman, pemangkasan regulasi akan memberi dampak yang sangat besar terutama pada program swasembada yang ditargetkan pemerintah pada empat tahun mendatang.

“Kalau itu sudah dipangkas saya yakin pak itu seperti jalan tol, oleh karena kebijakan untuk sektor pupuk subsidi ini tidak lagi dibebankan pada orangnya, bukan kepada petaninya karena bukan program sosial, tetapi ini program untuk meningkatkan produksi pangan,” ucapnya.

Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan

Lindungi Petani, Mentan Amran Tegaskan Blacklist dan Cabut Izin 4 Perusahaan Pemalsu Pupuk
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran). (c) Istimewa

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ambo Djiwa juga memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional selama tahun 2024.

“Setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan Bapak Menteri saya mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah dilakukan terutama pada program unggulan jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan seperti peningkatan produksi komoditas strategis serta program modernisasi pertanian,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dengan membentuk Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian untuk mendukung optimasi lahan rawan serta pembuatan cetak sawah baru.

“Dan kami akan men-support Ditjen Lahan dan Irigasi ini, paling tidak antara kebutuhan pertanian dengan kenaikan produksi bisa dioptimalkan,” ungkapnya.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya