Bidik 16 Pos Belanja, Sri Mulyani Keluarkan Surat Perintah Efisiensi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Hal itu ditunjukkan dengan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dalam surat itu, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Demikian seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/1/2025).

Melakui Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun.Untuk mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional.

Sri Mulyani menyatakan, identifikasi rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

Menkeu pun meminta menteri/pemimpin lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025), penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah besar untuk menghemat anggaran negara. Dalam pelaksanaan APBN 2025, sebanyak 19 pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Penghematan ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan target pengurangan belanja sebesar Rp 306 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti program swasembada pangan, kemandirian energi, peningkatan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kategori Pos Belanja yang Dipangkas

Sri Mulyani merinci tiga kategori utama belanja yang akan dihemat, yaitu kegiatan seremonial, biaya sewa, dan pengeluaran lainnya. Berikut detailnya:

1. Kegiatan Seremonial

Anggaran untuk kegiatan yang dinilai kurang berdampak langsung terhadap masyarakat dipotong, seperti:

Acara halalbihalal

Serah terima jabatan

Rapat

SeminarKajian dan analisis

Pengadaan

Pendidikan dan pelatihan (diklat)

Honorarium kegiatan

Jasa profesi

PercetakanSuvenir

"Beberapa kementerian/lembaga masih mengalokasikan anggaran untuk percetakan di era digital ini. Ini adalah area yang perlu efisiensi," tegas Sri Mulyani ditulis, Sabtu (25/1/2025).

2. Biaya Sewa

Anggaran untuk penyewaan fasilitas juga dipangkas, meliputi:

Sewa gedung

Sewa kendaraan

Sewa peralatan

3. Pengeluaran Lainnya

Kategori ini mencakup berbagai pengeluaran tambahan, seperti:

Jasa konsultan

Bantuan pemerintah yang diberikan oleh kementerian

Maintenance (perawatan dan pemeliharaan)

Perjalanan dinas

"Perjalanan dinas dan perawatan sudah berkali-kali disoroti sebagai area yang memerlukan efisiensi signifikan," ujar Sri Mulyani.

Hasil dari penghematan ini akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana tersebut digunakan untuk:

Penyediaan makanan bergizi gratis

Peningkatan sektor kesehatan

Program swasembada pangan dan energi

Pengembangan sumber daya manusia unggul

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan strategis bagi pembangunan nasional.

Dampak Efisiensi terhadap APBN 2025

Pemangkasan belanja ini diharapkan dapat memperkuat postur fiskal negara, memastikan anggaran negara lebih produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan efisiensi belanja, pemerintah optimistis target pembangunan nasional akan tercapai lebih cepat dan merata.