Angkutan Logistik jadi Tulang Punggung Dunia Industri dan Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyatakan angkutan logistik merupakan pendukung dari dunia industri dan perdagangan, serta menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 %.

Hal tersebut diungkapkan menanggapi keberatan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) atas pembatasan operasional angkutan barang pada libur Lebaran dan meminta adanya pengurangan waktu pembatasan operasional angkutan kendaraan.

Disampaikan pula, jika usulan perubahan durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang tidak ditanggapi oleh para stakeholder terkait, maka seluruh pengusaha angkutan barang ditanah air khususnya pelaku usaha angkutan barang yang melayani aktivitas seluruh pelabuhan di Indonesia akan melakukan stop operasional mulai tanggal 20 Maret 2025.

"Bila ini terjadi, dampak kerugian ekonomi yang di alami oleh Masyarakat dan Negara sangat besar. Perlu disadari oleh para pemegang kebijakan bahwa yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi terbesar adalah pergerakan angkutan logistik. Bukan angkutan penumpang. Sehingga pergerakan angkutan barang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," kata Bambang Haryo, MInggu (15/3/2025).

"Jangan sampai angkutan logistik ini berhenti total, karena adanya pembatasan operasional yang cukup lama," ujarnya.

Ia memaparkan, dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang yang cukup lama, yaitu mulai dari 24 Maret hingga 8 April 2025, ada beberapa sektor yang akan terdampak.

"Pertama, sektor industri. Dimana para industri ini tidak akan bisa mendistribusikan hasil industri-nya ke konsumen. Sehingga hasil industri terjadi penumpukan. Ini akan berdampak pada angkutan laut berkaitan dengan aspek Demurrage dan Dwelling Time yang harus dijaga oleh pelaku industri. Dengan berhentinya angkutan logistik maka Dwelling Time di Pelabuhan akan semakin tinggi. Dan ini sangat bertentangan dengan keinginan presiden untuk menurunkan angka Dwelling Time ini," ujarnya.

Ditambah dengan biaya Demurrage akibat keterlambatan pengiriman. Tentu akan dikenakan biaya denda sangat besar terhadap industri maupun angkutannya akibat lamanya proses keluar masuk barang di pelabuhan untuk dikapalkan.

"Jika ini terjadi, akan lebih memperburuk indeks logistik Indonesia, yang berdampak pada turunnya kepercayaan pihak industri kepada Indonesia. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan presiden yang ingin memperbaiki indeks logistik. Dimana saat ini Indonesia termasuk pada urutan cukup rendah di antara negara se-Asia Tenggara. Dampaknya tentu kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia, akan menurun. Ini lah yang harus menjadi pertimbangan bagi pemegang kebijakan," ujarnya lagi.

Bambang Haryo menegaskan bahwa pelaku usaha logistik dan para asosiasi yang berkaitan dengan logistik merupakan kaki tangan pemerintah. Para pemegang kebijakan, lanjutnya, harus menyadari bahwa tanpa kaki tangannya ini, pemerintah tidak akan bisa melakukan apa-apa.

"Perlu diketahui, transportasi logistik darat ini mencakup hampir 90 persen dari total pergerakan logistik di Indonesia. Sedangkan angkutan laut dan udara mengambil porsi jauh lebih kecil. Dengan demikian, pengaruh transportasi logistik darat sangat besar terhadap pergerakan logistik di Indonesia," lanjutnya.

Terlebih, di tengah upaya memperkuat Rupiah saat ini, pemegang kebijakan menurutnya, seharusnya menjaga kepercayaan publik (Public Trust). Dengan menjaga kepastian usaha seperti yang diinginkan oleh dunia industri.

"Pertimbangan kebijakan memperpendek lama stop operasi angkutan barang seharusnya bisa dilakukan, karena Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan sudah mengeluarkan kebijakan dorongan untuk WFA (Work From Anywhere). Sehingga Masyarakat sudah bisa bergerak mudik lebih awal. Presiden Prabowo pun sudah menetapkan pemilik usaha untuk melakukan pembayaran THR lebih cepat yaitu H-7 sebelum lebaran. Ini juga sebagai solusi untuk pemerataan mudik lebih awal. Sehingga tidak terjadi penumpukan," tutup dia.