Indonesia Jadi Proyek Percontohan FIFA soal Sengketa Sepak Bola

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan menjadi negara percontohan dunia terkait sengketa dalam sepak bola. FIFA hari ini (10/2/2017) membentuk pengadilan arbitrase independen untuk menanggulangi permasalahan kompleks mulai dari kontrak hingga gaji pemain di klubnya.

Pengadilan arbritase yang dinamakan NDRC (National Dispute Resolution Chamber) ini akan diketuai salah satu Anggota Komite Eksekutif PSSI dan beranggotaan perwakilan pemain dan klub. Indonesia adalah negara kedua setelah Malaysia di Asia yang menjadi pilot project sistem baru FIFA ini.

Selain Malaysia, FIFA sudah menjajalnya di Kosta Rika dan akan menunjuk satu negara lagi sebagai percontohan. Dalam sebuah jumpa pers di Hotel Sultan, pada Jumat (10/2/2017) sore WIB, Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono berharap keterlibatan PSSI dalam institusi di bawah naungan FIFA ini memberikan dampak signifikan terhadap industri sepak bola nasional.

Jumpa pers tersebut juga dihadiri oleh Direktur Legal PSSI Teguh Maramis, Ketua Departemen Sepak Bola Profesional FIFA James Johnson, delegasi asosiasi klub Eropa (ICA) David Frommer hingga perwakilan induk asosiasi pemain profesional dunia (FIF-Pro) Jonas Baer-Hoffman. Pertemuan berlangsung sejak Kamis (9/2) kemarin dan menghasilkan beberapa keputusan.

"Ini terobosan yang kami tunggu, termasuk FIFA. Pekerjaan rumah kita adalah menyatukan pemain dan klub menjadi satu unit kesatuan. Semoga hal ini bisa membuat industri sepak bola di Indonesia tumbuh dan berkembang," ujar Joko Driyono kepada wartawan di Kantor PSSI, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

NDRC rencananya akan aktif pada akhir tahun 2017. Komite Eksekutif (Exco PSSI) harus memilih lima nama terlebih dahulu untuk mencari kandidat ketua dan wakilnya. Selebihnya akan ada perwakilan klub dan pemain yang duduk sebagai anggota NDRC Indonesia.

"Kami akan melalui regulasi yang ditetapkan, ada anggota-anggota yang dipilih. Ketua dan wakilnya harus orang yang tak punya konflik dan akan dinominasikan oleh seluruh stakeholder," kata Joko.

"Opsinya jangan sampai 2018 tidak siap bekerja. Kami ingin ini aktif jadi sebelum November," ucapnya.