Cek Fakta: Tidak Benar Harta Pejabat Naik Selama Pandemi Akibat Jualan Vaksin Covid-19 dan Bonus Corona

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial dan aplikasi percakapan postingan terkait kekayaan pejabat yang naik akibat jualan vaksin covid-19 dan bonus jualan corona. Postingan ini ramai dibagikan sejak awal pekan kemarin.

Salah satu akun mengunggah postingan ini di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 12 September 2021.

Dalam postingannya terdapat potongan cuplikan siaran berita berjudul "Kekayaan Pejabat Melejit Saat Pandemi". Postingan itu juga disertai narasi, "harta pejabat meningkat drastis di era PANDEMI, bonus jualan corona dan julan vaksin".

Akun tersebut juga menambahkan narasi, "Pedagang & pengusaha banyak yg Bangkrut....malah malah pejabat uang nya mangking Banyak"

Lalu benarkah postingan yang menyebut kekayaan pejabat naik selama pandemi akibat jualan vaksin covid-19 dan bonus jualan corona?

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan memasukkan kata kunci "harta pejabat naik selama pandemi" di Youtube. Di sana ditemukan video dengan gambar yang identik dengan postingan.

Video itu berjudul "Rilis LHKPN KPK 70 Persen Pejabat Hartanya Naik Saat Pandemi | Kabar Siang tvOne" yang diunggah akun tvOneNews pada 12 September 2021.

Dalam video berdurasi 2 menit 27 detik itu memang disebutkan KPK dalam rilis LHKPN mengungkap ada 70 persen pejabat hartanya naik selama pandemi.

Namun di dalam video tidak dijelaskan penyebab naiknya harta pejabat tersebut akibat jualan vaksin dan bonus corona seperti yang tersebar dalam postingan. Bahkan di dalam video juga disebutkan ada beberapa pejabat yang hartanya menurun.

Selain itu Cek Fakta Liputan6.com juga menemukan artikel berjudul "KPK: 70,3 Persen Pejabat Hartanya Naik Rata-Rata Rp 1 Miliar Selama Pandemi Covid-19" yang tayang di Liputan6.com pada 7 September 2021. Berikut isi artikelnya:

"Liputan6.com, Jakarta - Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3 persen pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen.

"Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Pahala dalam webinar, Selasa (7/9/2021).

Menurut Pahala, para pejabat negara yang mengalami penurunan harta yakni mereka yang berasal dari kalangan pengusaha. Pahala menduga selama pandemi Covid-19, pejabat negara sekaligus pebisnis itu merupakan pihak yang terdampak pandemi.

"Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha, yang bisnisnya surut atau bagaimana," kata Pahala.

Pahala menyebut, berdasarkan hasil analisa tim monitoring KPK, mayoritas pejabat negara hartanya bertambah sekitar Rp 1 miliar selama pandemi. Pertambahan harta kekayaan Rp1 miliar itu terdapat di pejabat kementerian dan DPR RI.

"Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat kenaikan terjadi, tapi penurunan terjadi dengan statistik seperti ini rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat Kementerian, DPR meningkat juga dan seterusnya," kata Pahala.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 95 persen penyelenggara negara tak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan baik dan benar. Menurut KPK, mereka melaporkan hartanya tidak akurat.

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi, ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar, Selasa (7/9/2021).

Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.

Pahala mengatakan, salah satu cara yang dilakukan pihaknya yakni menelusuri setiap harta kekayaan penyelenggara negara dengan mengggandeng pihak terkait, salah satunya bank. KPK akan memastikan setiap aliran dana keluar dan masuk para penyelenggara negara.

"Mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa yang namanya 'A' dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini, ini, apakah punya rekening di bank, nanti otomatis semua bank yang punya rekening Itu akan melaporkan lengkap dengan isinya," kata Pahala."

Sumber:

https://www.youtube.com/watch?v=wlEI4gHIB7Q

https://www.liputan6.com/news/read/4652118/kpk-703-persen-pejabat-hartanya-naik-rata-rata-rp-1-miliar-selama-pandemi-covid-19

https://www.liputan6.com/news/read/4656197/mengintip-sederet-kekayaan-pejabat-negara-mulai-dari-anies-hingga-jokowi

Postingan yang menyebut kekayaan pejabat naik akibat jualan vaksin dan bonus jualan corona adalah tidak benar. Narasi dalam postingan telah ditambahkan dan isi video sama sekali tidak menyebutkan alasan harta pejabat naik selama pandemi.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.