Kamboja dan Australia Kerjasama Menerapkan UU Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Kamboja dan Australia akan bekerja sama merevisi Undang-Undang Disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Dilansir dari Khmertimes, kesepakatan ini muncul dalam pertemuan virtual antara Komisioner Diskriminasi Disabilitas Komisi Hak Asasi Manusia Australia, Ben Gauntlett, pada hari Jumat dengan Sekretaris Negara Kementerian Sosial, Em Chan Makara, yang juga sekretaris jenderal Dewan Aksi Disabilitas.

Australia telah bekerja sama dengan Kamboja dalam meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas selama lebih dari 10 tahun, terutama dengan Kerajaan yang telah mengumumkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2009.

Pemerintah telah mengerjakan revisi lengkap undang-undang karena ada lebih dari 300.000 orang Kamboja dengan beberapa bentuk disabilitas.

Simak Video Berikut Ini:

Chan Makara mengatakan perombakan undang-undang yang ada terjadi pada saat situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya di Kamboja sedang berkembang.

Ia menambahkan sementara penyandang disabilitas menerima perlindungan dan dijamin hak dan kebebasannya secara penuh, penerapan undang-undang yang direvisi tersebut bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan diskriminasi, terutama di tempat kerja, sehingga mereka dapat memperoleh martabat dan rasa hormat dalam lingkungan inklusif yang lebih baik.

“Konsultasi telah diadakan dengan mitra pembangunan Kamboja, termasuk Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM, penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil, sementara diskusi sedang berlangsung untuk memastikan Undang-Undang Disabilitas yang baru bersifat komprehensif, serta dapat ditegakkan,” kata Chan Makara.

Dalam memuji Kamboja atas undang-undang yang direvisi, kuasa usaha Kedutaan Besar Australia, Luke Arnold mengatakan, undang-undang baru ini sejalan dengan konvensi internasional, tetapi yang paling penting undang-undang yang direvisi juga harus sesuai dengan konteks Kamboja sendiri.

Ia berharap pelajaran dan pengalaman dalam meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas dapat dibagi antara kedua negara.

Undang-Undang Disabilitas yang direvisi akan diselaraskan dengan kewajibannya di bawah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kedutaan Besar Australia dan Komisi Hak Asasi Manusia Australia telah memberikan saran teknis kepada DAC (Dewan Aksi Disabilitas) tentang cara terbaik untuk memasukkan pendekatan berbasis hak untuk undang-undang baru.

“Saya bangga bahwa kami dapat terus membangun lebih dari satu dekade kolaborasi antara pemerintah Australia dan Kamboja untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dan untuk memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat Kamboja,” kata Arnold.

Sementara itu, Gauntlett mengatakan mereka menyambut baik kesempatan yang diberikan untuk meninjau kemajuan Kamboja menuju undang-undang yang direvisi. Selain memuji atas kepemimpinan Dewan Disabilitas, ia juga mengatakan sangat menantikan konsultasi berkelanjutan.

“Kamboja berkomitmen untuk memiliki undang-undang disabilitas yang baru direvisi. Saya berharap diskusi kami tentang masalah ini akan menjadi komitmen jangka panjang antara Australia dan Kamboja karena tujuan kami adalah untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Gauntlett.