AS Prihatin dan Terusik atas Krisis Kemanusiaan Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat, melalui Kedutaan Besar AS di Republik Indonesia, menyatakan keprihatinannya atas krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya di Myanmar. Pernyataan itu dirilis melalui situs resmi Kedubes AS pada Rabu, 13 September 2017.

"Amerika Serikat sangat terusik oleh krisis yang sedang berlangsung di utara negara bagian Rakhine, Birma, yang mengakibatkan 300.000 orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka yang terjadi setelah serangan terhadap sejumlah pos pihak keamanan Birma pada tanggal 25 Agustus," demikian seperti yang dikutip dari id.usembassy.gov, Rabu (13/9/2017).

"Kami sekali lagi mengecam serangan-serangan tersebut dan tindak kekerasan yang terjadi setelahnya."

Rilis itu juga menyebut bahwa "peristiwa yang mengakibatkan penelantaran besar-besaran serta telah memakan korban, termasuk sejumlah besar komunitas etnik Rohingya dan minoritas lainnya, menunjukkan bahwa pasukan keamanan Birma tidak melindungi warga sipil."

"Kami merasa khawatir akan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pembakaran desa, pembantaian, dan pemerkosaan, baik oleh aparat keamanan maupun oleh warga sipil yang bertindak dengan persetujuan aparat keamanan," tambah pernyataan tersebut.

"Kami mengimbau pihak keamanan Myanmar untuk menghormati aturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri penelantaran warga sipil dari masyarakat."

Amerika Serikat juga mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk bekerja sama dengan pemerintahan terpilih melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Rakhine, serta meminta Naypydaw untuk segera membuka akses bagi media untuk melakukan peliputan di wilayah konflik.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengizinkan akses kepada media ke wilayah yang terkena dampak kekerasan secepatnya."

Akan tetapi, rilis tersebut tak melulu soal untaian kalimat kecaman. Merujuk pada rilis itu, AS mengapresiasi komitmen pemerintah Myanmar yang mampu menjamin penyaluran bantuan humaniter. Apresiasi turut ditujukan kepada Bangladesh atas upayanya menampung para pengungsi serta turut memfasilitasi distribusi bantuan.

"Kami menyambut baik komitmen pemerintah Myanmar untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada para korban sesegera mungkin

"Sebagian besar dari mereka yang terlantar akibat kekerasan telah mengungsi ke negara tetangga Bangladesh dan kami sangat menghargai upaya yang sungguh berarti dari Pemerintah Bangladesh dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan."

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Myanmar telah membuka pintu agar bantuan kemanusiaan asal Indonesia bagi Rohingya dapat masuk.

Kepastian tersebut didapat Retno usai berkomunikasi dengan Deputi Menlu Myanmar Kyaw Tin. Selama ini, bantuan RI belum bisa masuk karena menunggu kesepakatan modal dari pemerintah Myanmar.

"Dengan Myanmar saya masih tunggu modalitas yang akan disepakati oleh pemerintah Myanmar dengan red cross movement," jelas Retno di kantor Kemlu pada Kamis, 12 September 2017.

"Sudah ada kesepakatan, dalam artian oke, confirm, pintu terbuka bagi negara lain. Delivery lead by goverment of Myanmar dan juga ICRC ikut bergerak kerja sama dengan Palang Merah Myanmar," sebutnya.

Walau Myanmar telah memastikan bantuan boleh masuk, Retno belum diberi tanggal pasti kapan bantuan bisa dikirimkan.

Sembari menunggu kepastian terkait waktu, Retno meminta pemerintah Myanmar dan Palang Merah Internasional (ICRC) memberi daftar bantuan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya.

"Saya tadi pagi komunikasi dengan presiden ICRC dan confirm itu sudah ada. Dengan demikian, saya sampaikan tolong berikan list barang-barang yang dibutuhkan saat ini," ucapnya.

"Tadi saya sampaikan ke Dubes (Myanmar), kalau bisa segera berikan list ke kita, agar apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka manfaatnya tidak maksimal," tegas Menlu RI tersebut.

Saksikan video pilihan berikut ini: