Rusia Siap Memediasikan Konflik Venezuela, Tapi...

Liputan6.com, Caracas - Konflik dalam negeri Venezuela tidak kunjung selesai. Ribuan penentang Presiden Nicolas Maduro melakukan aksi protes secara konstan hingga hari ini. Mereka, yang juga pendukung oposisi sekaligus presiden interim Juan Guaido, berkali-kali turun ke jalan, menyuarakan kemarahan.

Menanggapi gejolak dalam negeri Venezuela, Rusia mendukung upaya penyelesaian konflik dengan damai.

"Rusia siap bergabung dengan segala upaya mediasi berdasarkan pendekatan yang konstruktif," kata Ludmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia dalam acara press briefing pada Rabu (10/4/2019).

Ia menambahkan, mediasi yang dimaksud akan mempertimbangkan kepentingan dan posisi para pihak yang berkonflik.

"Kami, sekali lagi, menyeru kepada semua pihak yang bertanggung jawab, yang berkuasa, dan yang memiliki kekuatan politik di Venezuela, untuk duduk di meja negosiasi demi masa depan negara itu yang damai," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Verobieva menegaskan, Maduro juga memiliki niatan yang sama untuk bernegosiasi dengan "sungguh-sungguh".

Mediasi Harus Tanpa Syarat

Tapi, meski mendukung adanya mediasi, Rusia melihat persyaratan yang biasa diberikan oleh oposisi memberatkan.

Verobieva mencontohkan, Grup Kontak Internasional tentang Venezuela (ICG) yang bertemu pada 28 Maret lalu di Quito, Ekuador.

Menurutnya, mereka memang menentang penggunaan militer dan kekerasan dalam penyelesaian konflik; namun menginginkan pemilihan presiden ulang yang bebas dan transparan.

Menurut Rusia, persyaratan semacam itu - yang hanya diinginkan oleh satu pihak, akan mempersulit pencapaian damai.

"Kami percaya hanya dialog yang inklusif dan tanpa syarat yang akan menjadi instrumen pencapaian solusi untuk krisis saat ini," lanjut sang dubes.

Dalam kesempatan yang sama, Ludmila Vorobieva mengatakan hubungan negaranya dengan Venezuela memiliki prospek yang baik ke depannya.

"Hubungan antara Rusia dan Venezuela, dinamis, terlepas dari berita yang dibuat-buat dan spekulasi lainnya," tutur Verobieva.

Baru-baru ini, perwakilan Venezuela yang diketuai oleh Wakil Presiden Ricardo Menendez mengunjungi Moskow. Rombongan delegasi itu akan mengadakan rapat kerja terkait Pertemuan Komisi Tinggi Antar-Pemerintah Rusia - Venezuela yang ke-14.

Dalam pertemuan itu akan ditandatangani berbagai dokumen kerja sama bilateral, termasuk dalam bidang budaya dan humaniter. Meski, tidak dijelaskan secara spesifik perjanjian humaniter yang dimaksud apakah terkait dengan konflik dalam negeri Venezuela yang tengah berkecamuk.

Selain itu, Rusia juga tengah menjadi tuan rumah dalam forum bisnis multi-sektor yang berhubungan dengan pertemuan komisi tinggi. Sebanyak 40 perusahaan Venezuela berpartisipasi dalam forum tersebut.

Hubungan kedua negara telah dimulai sejak kepemimpinan Hugo Chaves. Caracas juga sering mendukung kebijakan Moscow, khususnya dalam kasus Suriah dan Ukraina.

Dalam konflik Venezuela, Rusia memberikan dukungan kepada Nicolas Maduro yang baru saja dilantik sebagai presiden pada 10 Januari lalu untuk pemerintahannya yang kedua.

Berbeda dengan Rusia yang akan melangkah senada dengan Presiden Nicolas Maduro, tetangga Venezuela, Brasil, berencana bergabung dengan kubu AS untuk menjatuhkan sang presiden itu.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro baru-baru ini mengatakan negaranya dan AS bergantung pada kudeta militer.

Berbicara kepada radio Jovem Pan pada hari Senin 8 April 2019, pemimpin sayap kanan Brasil itu, menyiratkan bahwa, sementara tidak melakukan intervensi langsung, baik AS dan Brasil bekerja di belakang layar untuk meletakkan alasan untuk pemberontakan militer yang akan menjatuhkan Maduro.

Bolsonaro mengatakan, jika ada invasi militer di Venezuela ia akan meminta nasihat dari Dewan Pertahanan Nasional dan Kongres Brasil tentang apa, jika ada, tindakan yang harus diambil oleh negaranya.

"Kami tidak bisa membiarkan Venezuela menjadi Kuba atau Korea Utara yang baru," kata presiden sayap kanan itu.

Bolsanoro menambahkan bahwa dia tidak melihat masa depan untuk Venezuela yang sekarang.

"Apa yang tidak bisa kamu lakukan adalah melanjutkan apa adanya," katanya.

Ia menambahkan, jika ada intervensi militer yang benar-benar menggulingkan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sangat mungkin bahwa negara itu akan melihat perang gerilya yang dilakukan oleh pendukung Maduro yang mendukung dan siapa pun yang mengambil alih kekuasaan.

Bolsonaro tampaknya mengatakan bahwa ia mungkin akan memutuskan sendiri apakah Brasil perlu bergabung dengan potensi serangan militer pimpinan AS terhadap pemerintah Maduro.

"Apa yang bisa dilakukan Brasil? Misalkan ada invasi militer di sana (dari Amerika Serikat). Keputusan akan menjadi milik saya, tetapi saya akan mendengarkan Dewan Pertahanan Nasional dan kemudian Parlemen," Bolsonaro berjanji.