40 Persen Anggota Baru Parlemen India Terlibat Kriminal, Termasuk Kekerasan dan Pembunuhan

Liputan6.com, New Delhi - Laporan sebuah kelompok reformasi pemilu mengatakan lebih dari 40 persen penentu kebijakan di Parlemen baru India menghadapi dakwaan kriminal.

Tidak sedikit pula di antara mereka yang terlibat kasus-kasus serius, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, di mana jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Dikutip dari The Straits Times pada Minggu (26/5/2019), salah satu anggota Parlemen India dari partai oposisi Kongres bahkan tengah menghadapi 204 kasus kriminal, termasuk pembunuhan dan perampokan, kata Asosiasi Reformasi Demokratik (ADR).

Setidaknya 233 dari 543 politikus menang dalam penghitungan akhir pemilu pada Kamis lalu terseret kasus kriminal, yang menurut ketua ADR, Anil Verma, sangat mengancam jalannya demokrasi di India.

ADR mengatakan mereka mempelajari catatan 539 pemenang, dan menemukan bahwa jumlah politikus yang terlibat kasus pidana adalah tertinggi sejak studi tersebut dimulai pada 2004 lalu.

Laporan itu juga menyebut sebanyak 116 dari 303 anggota parlemen dari partai penguasa, Bharatiya Janata (BJP), terlibat kasus pidana di berbagai wilayah India, termasuk salah satunya terkait dengan dugaan terorisme.

ADR menambahkan bahwa jumlah anggota parlemen India yang menghadapi tindak kriminal berat naik dua kali lipat dalam satu dekade, termasuk 11 kasus pembunuhan, 30 tuduhan penganiyaan, dan tiga orang yang dituduh melakukan pemerkosaan.

Undang-undang India melarang keikusertaan dalam pemilu jika seseorang pernah dihukum penjara dua tahun atau lebih, namun dengan beberapa pengecualian tergantung pada kejahatan yang diperbuatnya.

Politikus yang berlaga untuk pertama kalinya diizinkan maju di pemilu, meski memiliki catatan hukum yang buruk.

Untuk diketahui, tidak ada satu pun dari 185 anggota dari Parlemen sebelumnya yang terlibat hukuman kasus pidana.

Hanya satu orang yang hampir didakwa secara hukum atas tuduhan terorisme, yakni seorang nasionalis Hindu garis keras dari partai BJP, bernama Sadhvi Pragya Thakur.

Dia dituduh terlibat serangan 2008 terhadap sebuah masjid di pesisir timur India, yang menewaskan enam orang.

Namun, bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan, tidak cukup kuat untuk menuduh Thakur sebagai salah satu dalangnya.

Di saat bersamaan, banyak partai kerap menepis dakwaan terhadap kandidat mereka dengan alasan sebagai korban pembalasan politik.

Tahun ini, komisi pemilihan umum India mewajibkan para kandidat untuk mempublikasikan rincian catatan kriminal mereka selama periode kampanye.

Sementara itu, kampanye ADR untuk membawa akuntabilitas ke dalam politik India, telah berhasil mengajukan petisi pada Mahkamah Agung untuk mewajibkan peserta pemilu ungkap riwayat pendidikan, keuangan, dan catatan kriminal mereka.

Meski begitu, menurut Verma, banyak pihak berusha menghindari reformasi politik tersebut, terutama partai-partai yang bermanuver di balik berbagai alasan untuk menyelamatkan kandidatnya.

"Kami akan terus secara hukum memerangi ancaman ini, dan menuntut agar pengadilan melarang majunya kandidat yang masih bermasalah secara pidana," ujar Verma menegaskan.