Pasien Kian Meningkat, Darurat Nasional Corona COVID-19 di Jepang Diterapkan Hari Ini

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Shinzo Abe rencananya akan mengumumkan status darurat nasional akibat Virus Corona COVID-19 pada hari ini, Selasa, 7 April 2020. Setelah sebelumnya mendapat tekanan selama berminggu-minggu dari pejabat kesehatan masyarakat dan anggota parlemen.

Perdana menteri dijadwalkan untuk menunjuk pihak berwenang di tujuh prefektur yang tunduk pada tindakan darurat. Adapun wilayah yang akan ditetapkan dalam status tersebut adalah Tokyo, Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo, dan Fukuoka.

"(Deklarasi) diperkirakan berlangsung selama satu bulan," kata Abe. "Pernyataan darurat ini adalah untuk memastikan sistem perawatan medis tetap utuh dan untuk meminta lebih banyak kerja sama dari masyarakat untuk menghindari kontak satu sama lain untuk mengurangi infeksi sebanyak mungkin," ujar Abe, seperti dilansir dari Japan Times, Selasa (7/4/2020). 

Dia juga mengatakan pemerintah akan menawarkan lebih dari 6 triliun yen pembayaran tunai langsung sebagai bagian dari paket ekonomi.

Deklarasi darurat ini dipilih sebagai solusi untuk saat ini, setelah Abe dan para pejabat tinggi pemerintah menolak memilih tindakan drastis, dengan alasan bahwa negara itu belum pada titik kritis di tengah pandemi global.

Menyatakan keadaan darurat tidak akan menyebabkan kuncian seperti yang terlihat di beberapa kota di Amerika dan Eropa.

Setelah deklarasi, gubernur prefektur di daerah yang ditunjuk akan diizinkan untuk "meminta" penduduk tinggal di rumah, kecuali untuk tugas-tugas penting, seperti berbelanja bahan makanan. Perihal bisnis, pemerintah prefektur juga akan dapat meminta agar mereka "benar-benar menerapkan langkah-langkah pengendalian infeksi."

Gubernur juga dapat meminta sekolah, fasilitas penitipan anak, bioskop dan fasilitas umum lainnya ditutup sementara.

Istilah di Jepang, biasanya diterjemahkan sebagai "permintaan" benar-benar dipahami sebagai "permintaan" dengan harapan yang kuat bahwa mereka yang diminta akan mematuhi arahan, tetapi tidak ada hukuman hukum jika tidak diikuti.

Jika terjadi lonjakan pada pasien, gubernur prefektur juga akan dapat meminta tanah untuk membangun fasilitas medis sementara, dan dapat melakukannya dengan paksa jika pemilik tanah menolak.

Demikian pula, pemerintah prefektur juga akan dapat memesan obat-obatan dan pemasok makanan untuk menjual barang-barang mereka kepada pihak berwenang. Jika pemasok menolak, pemerintah prefektur akan dapat secara paksa mendapatkan barang-barang itu dari mereka.

Pemerintah pusat, serta otoritas prefektur dan kotamadya, telah menetapkan berbagai industri seperti utilitas dasar, perusahaan transportasi dan distribusi dan penyiar publik NHK sebagai "lembaga publik yang ditunjuk." Begitu deklarasi darurat diberlakukan, mereka dapat diminta untuk menyebarkan informasi dan kebutuhan.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jumlah orang yang baru terinfeksi COVID-19 di Jepang naik sebanyak 205 pada Senin malam menjadi total 4.041. Angka ini tidak termasuk orang-orang yang naik kapal pesiar Diamond Princess dan berlabuh di Yokohama hingga Februari, menurut Kyodo News. Korban tewas pun naik empat menjadi 108.

Tokyo, pusat wabah Virus Corona jenis baru di Jepang, melaporkan 83 kasus baru pada hari Senin. Kenaikan ini lebih rendah dari dua hari sebelumnya, yaitu 117 pada hari Sabtu dan 143 pada hari Minggu. Hari Minggu pun telah menjadi rekor kasus tertinggi dalam satu hari.

Pada Senin, Jepang biasanya mengalami penurunan jumlah kasus. Ini telah menjadi tren yang diyakini sebagai hasil dari sejumlah kecil tes yang dilakukan selama akhir pekan.

Tokyo Medical Association juga menyatakan keadaan darurat medis pada hari Senin. Pihaknya khawatir dengan kemungkinan runtuhnya sistem perawatan kesehatan di bawah tekanan jumlah pasien yang sangat banyak di ibu kota negara itu.

Bulan lalu, Diet (Parlemen Jepang) menyetujui ketentuan untuk Virus Corona baru yang akan dicakup dalam undang-undang tindakan khusus yang disahkan pada 2012, yang bertujuan memerangi ancaman seperti virus influenza baru yang telah menyebabkan pandemi pada 2009.

Tetapi selama beberapa hari terakhir, panggilan untuk Abe untuk memicu tindakan darurat, termasuk dari Dr. Yoshitake Yokokura, Kepala Asosiasi Medis Jepang, telah menjadi lebih vokal karena jumlah pasien COVID-19 terus meningkat, terutama area di perkotaan.

Pukulan ekonomi diyakini tak terhindarkan. Perkiraan oleh Goldman Sachs Group Inc. menunjukkan jika Tokyo akan melakukan penutupan selama sebulan, permintaan di ibu kota negara itu akan turun 40 persen. Itu akan mencelupkan produk domestik bruto negara sebesar 0,7 persen sebagai efek beriak. 

Abe memperingatkan negara itu bulan lalu bahwa negara itu akan menghadapi "pertempuran panjang" melawan COVID-19.